Minggu, 5 Februari 2023

Bos Pasar Benarkan Sengketa Lahan Pasar Sukasari 'Jegal' Suntikan Dana PMP Rp40 M

- Kamis, 6 Januari 2022 | 18:13 WIB
Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPPJ) Muzakkir. (IST)
Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPPJ) Muzakkir. (IST)

METROPOLITAN.id - Perumda Pasar Pakuan Jaya tengah mengajukan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebesar Rp40 miliar. Sayangnya, DPRD Kota Bogor belum merestui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PMP untuk Perumda Pasar Pakuan Jaya lantaran terganjal status lahan Pasar Sukasari. Panitia Khusus (Pansus) DPRD pun meminta revisi terhadap kajian investasi oleh Pemkot Bogor dan merevisi nilai uang pada penyertaan modal, serta luas lahan yang tertera dalam kajian investasi dan bussines plan Perumda Pasar Pakuan Jaya. Menanggapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakkir membenarkan adanya permintaan dewan tersebut. Saat ini, kata dia, masih berproses revisi kajian investasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) karena ada satu pasar yang masih sengketa soal kepemilikan lahan, yakni Pasar Sukasari. "Iya kang, Masih proses revisi kajian investasi oleh BKAD karena ada satu pasar yang masih sengketa, yaitu Pasar Sukasari. (Ada) 3 ruko (punya) SHM (Sertifikat Hak Milik, red) atas nama orang lain," katanya saat dihubungi Metropolitan.id, Kamis (6/1/2022) sore. Selain itu, sambung Muzakkir, ada upaya proses pembatalan status lahan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang akan diproses Pemkot Bogor melalui BKAD. Meskipun, ia mengakui proses pembatalan status lahan bakal menelan cukup banyak waktu. Sehingga kaitan PMP aset, kata Muzakkir, untuk Pasar Sukasari seluas 2.350 meter persegi, bakal dilepas terlebih dulu untuk kepentingan revisi. "Iya tapi tetap butuh waktu proses pembatalan. Makanya PMP aset, Pasar Sukasari 2.350 meter persegi, kita lepas dulu," terangnya. "Maksudnya, PMP aset untuk tanah Pasar Sukasari nggak jadi kita masukin ke kajian investasi. Dikeluarkan dulu. Jadi aset hanya tiga pasar. Yakni Pasar Jambu Dua, Pasar Taman Kencana dan Plaza Bogor," imbuh Muzakkir. Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor hingga kini belum merestui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Perumda Pasar Pakuan Jaya. Salah satu yang mengganjal yakni kaitan kepastian lahan di Pasar Sukasari, Kecamatan Bogor Timur. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Raperda PMP Perumda Pasar Pakuan Jaya Zaenul Mutaqin. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kaitan Pasar Sukasari, yakni terkait tanah seluas 2.350 meter persegi dan bangunan ruko seluas 4.170 meter persegi dari PMP yang diajukan. “Sebab masih ada bangunan ruko yang diketahui dimiliki perseorangan. Sehingga perlu ada perbaruan luasan bangunan dan tanah,” katanya, Kamis (6/1) Dengan adanya ketentuan tersebut, sambung dia, maka di poin kedua perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap kajian investasi oleh Pemkot Bogor dan merevisi nilai uang pada penyertaan modal dan luas lahan yang tertera dalam kajian investasi dan Bussines Plan. “Jadi kami tidak bisa menyetujui Raperda yang diajukan Pemkot Bogor sebelum poin-poin catatan dari pansus dilaksanakan,” tandas ZM, sapaan karibnya. Diketahui, Raperda PMP Perumda PPJ berisikan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp40 miliar dan aset tanah serta bangunan dengan nilai Rp280 miliar. Terdiri dari Pasar Jambu Dua, pasar Sukasari, pasar Taman Kencana dan Plaza Bogor. Nantinya, bantuan PMP akan diberikan secara bertahap kepada Perumda PPJ. Yakni untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20 miliar, lalu Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp10 miliar dan Tahun Anggran 2024 senilai RP10 miliar. Dengan adanya PMP ini, kata ZM, nantinya Perumda PPJ wajib meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, bersih, dan teratur. Lalu, menyampaikan laporan tahunan tentang perkembangan usaha Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor kepada wali kota melalui Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Terakhir, memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor,” tutup politisi PPP itu. (ryn)

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

Nikmatnya Mie Ayam khas Jepang di Depok, Penasaran?

Minggu, 5 Februari 2023 | 09:18 WIB

Coba Yoga Vinyasa Yuk, Ini Tipsnya buat Pemula

Minggu, 5 Februari 2023 | 08:32 WIB
X