METROPOLITAN.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencatat ada sebanyak 340 siswa SMP At-Taufiq Kota Bogor yang tak memiliki nomor induk siswa (NIS) yang terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik) lantaran tidak sinkron.   Hal itu diketahui setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mengambilalih kelola sekolah At-Taufiq lantaran terjadi dualisme kepemimpinan di sekolah tersebut.   Bahkan, karena masalah tersebut puluhan orang tua murid dan komite SMP At-Taufiq mendatangi Disdik Kota Bogor, Jumat (14/1). Kedatangan mereka tak lain memberikan dukungan terkait pengambilalihan kelola sekolah yang saat ini masih terjadi konflik internal yayasan.   Ketua Komite SMP At-Taufiq, Susiyanti mengatakan, suasana sekolah menjadi tidak kondusif sejak 15 November tahun 2021, karena memang ada kisruh dua belah pihak yayasan yang berkepanjangan dan tidak berujung.   Karena polemik yang berkepanjangan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya sempat memutuskan untuk mengambil alih pengelolaanya oleh Pemkot Bogor. “Kami mendukung dan menyambut baik, kebijakan tersebut,” kata Susi.   Kemudian tindak lanjut dari kebijakan wali kota dengan keluar SK dari kepala dinas pendidikan menunjuk kepala sekolah Plt SMP dan SD.   Paska sekolah diambil alih, sambung Susiyanti, masalah lain timbul, yakni tidak singkronnya data pokok pendidikan (dapodik), baik itu jumlah ruang belajar, jumlah murid dan tenaga didik.   Tidak singkronnya data itu menyebabkan siswa-siswa tidak terdata secara resmi di tingkat kota, provinsi hingga pusat. Siswa tidak mempunyai nomor induk hingga berujung terancam tak dapat memperoleh ijazah.   “Kami mendukung penuh kepala sekolah Plt, yang ditunjuk Ahmad Furqon, di dalam masa penyelesaian masalah At-Taufiq, kepala sekolah kami melakukan pembenahan data pokok pendidik (dapodik),” ucapnya.   Demi keberlangsungan siswa, Susi juga meminta kepada pihak yayasan dan orang tua yang berseberangan untuk membantu menyelesaikan pengisian dapodik.   “Kami orang tua mohon pihak-pihak yang tidak ingin mengisi dapodik segera menyelesaikan data-data anak muridnya, 300 data bisa terisi,” imbuh ria.   Dirinya juga berharap agar permasalahan yang timbul karena polemik tersebut dapat selesai dan pihak berwenang untuk segera membantu menyelesaikan permasalahan baik terkait dengan dapodik atau yayasan.   Sementara, orang tua murid Nurkholis meminta semua pihak agar menahan diri dan tidak merugikan siswa-siswa yang sedang sekolah.   “Kami orang tua tidak ingin terlibat dalam konflik yang berada di sekolah, Yayasan A, atau Yayasan B. Yang kami pedulikan masa depan anak-anak kami, guru-guru dalam proses melakukan pembelajaran,” katanya.   Sebagai warga negara yang baik, Nur mengajak kepada seluruh orang tua, kembali taat kepada aturan yang sudah diberlakukan.   “Mari para orang tua kita berpikir jernih, kita tidak sedang membela siapapun, kita sedang membela kepada anak-anak kita sendiri, mereka untuk taat di dalam aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.   Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Sekolah SMP At-Taufiq, Ahmad Furqon mengakui jika dirinya tengah melakukan pembenahan dan merapikan dapodik At-Taufiq yang masih tercecer. Hanya saja, untuk melakukan perbaharuan data, diperlukan data diri siswa dan orang tua.   “Permasalahan saat ini, ada beberapa orang tua juga pihak yayasan yang tidak mau memperbaharui dapodik. Kami akan terus persuasif agar, dapodik ini segera selesai. Total data blank 340 siswa, dari sebelumnya 700 siswa,” paparnya.   Padahal, kata dia, jika data siswa tidak dilakukan perbaikan di dalam dapodik dapat berdampak kepada hak-hak siswa, bahkan tidak dapat mendapatkan ijazah.   Karena itu, dirinya terus berkordinasi menyelamatkan data kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dan menjalani ujian.   “(Saat ini) operator admin dinas pendidikan sedang menyelamatkan data kelas 9. Karena sedang cut off, sedangkan data belum masuk,” katanya.   Lebih jauh, terkait dualisme kepemilikan yayasan, Furqun menyebut selalu membuka ruang komunikasi agar kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah konflik. (rez)