METROPOLITAN.id - Bupati bogor Ade Yasin mengaku rencana pembangunan gedung mall pelayanan publik (MPP) sudah disetujui. Pembangunan tahap satu akan dilakukan tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp25 miliar. Sesuai rencana, gedung MPP akan memiliki 3 lantai dan 1 basement. Rancangannya dinilai sudah bagus dan kokoh sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik. Pihaknya juga harus menggandeng penyedia yang berpengalaman membangun gedung-gedung megah dan besar. Hal itu disampaikan Ade Yasin saat menggelar Rapat Koordinasi Pra Pembangunan Gedung MPP di Ruang Rapat Bupati bogor, Jumat (28/1). Ade Yasin juga meminta kesiapan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan pelayanan terpadu melalui MPP di Kabupaten bogor. “Butuh komitmen bersama bahwa MPP ini bertujuan memberikan pelayanan perizinan terpadu dan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk memproses perizinan. Sehingga pelayanan bisa terpadu di MPP, tidak lagi terpisah-pisah,” ujar ade yasin. Kepala daerah juga diminta menyiapkan petugas yang berkompeten di bidangnya dan paham aturan untuk ditempatkan di loket-loket yang akan disediakan di gedung MPP. Bila perlu, Ade Yasin menyarankan kepala daerah agar memberikan pemahaman dan pelatihan kepada mereka yang akan ditugaskan memberikan pelayanan di loket-loket MPP. “Persiapkan petugas yang paham dengan bidangnya. Jadi harus terlihat bahwa ini betul-betul pelayanan terpadu,” tegas Ade Yasin. Menurutnya, urusan-urusan perizinan sudah delegasikan kepada dinas-dinas terkait. Contohnya, siteplan yang dulunya harus ditandatangani bupati, kini tak perlu lagi. Sebab, apapun sudah didelegasikan kepada kepala dinas "Jadi Bupati bogor hanya memantau karena itu sudah ada dan diatur oleh undang-undang. Beberapa kepala perangkat daerah atau instansi terkait seperti Dinas PUPR, DPKPP, DLH, Dishub, DiskopUKM, Distanhorbun, Diskanak, Dinkes, Disdukcapil, Disperdagin, Disnaker, Disdik, Bappenda, Bank BJB dan BTB harus siap-siap kolaborasi dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam melakukan MPP terpadu," terangnya. Dengan adanya MPP, Ade Yasin berharap segala pelayanan harus lebih teratur. Terlebih, zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan perizinan lebih baik. "Kami minta juga agar kepala perangkat daerah bisa memantau para petugas teknis untuk selalu taat dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai melenceng dari aturan yang berlaku,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten bogor, Dace Supriadi mengatakan, pada prinsipnya MPP bertujuan untuk mempermudah layanan perizinan. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas dengan perangkat daerah terkait untuk sama-sama mempersiapkan pra-MPP dalam mengisi loket-loket yang telah disediakan. Rencananya, pra-MPP akan diluncurkan pada Februari 2022. “Tahapannya, roadshow dan penyiapan regulasi anggaran sudah dilaksanakan, nota kesepahaman para SKPD, nanti ada MoU untuk mengisi MPP, evaluasi persiapan, dan terakhir launching MPP. Akan ada 15 perangkat daerah yang akan memberikan pelayanan di gedung MPP," tandasnya. (fin)