METROPOLITAN.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali menggelar Kajian Buku Pembiayaan UMKM. Kali ini, kajian digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/1). Kajian di Makassar merupakan batch ke-4. Sebelumnya pada 2021, acara serupa telah digelar di Surabaya, Bengkulu, dan Medan. Saat menyampaikan opening speech secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pentingnya peran UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19. “Tingkat resiliensi yang tinggi dari UMKM membuatnya menjadi buffer pada berbagai krisis ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Menko Airlangga. Menurutnya, UMKM berperan sebagai motor penggerak bagi perekonomian nasional. Mengingat, kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM berperan penting dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM tercatat sebesar 60 persen dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional sebanyak 16 persen. Perjalanan pembiayaan kredit UMKM sejak tahun 1999 yang dilakukan Pemerintah antara lain melalui skema Imbal Jasa Penjaminan, subsidi bunga, dan berbagai kegiatan jaminan lembaga keuangan mikro, serta jaminan melalui asuransi. Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan suku bunga KUR yang diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu 6 persen efektif per tahun sejak 2020. Bahkan di masa pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga KUR 6 persen pada 2020 sehingga suku bunga KUR menjadi 0 persen, dan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen pada 2021 sehingga suku bunga KUR hanya 3 persen sampai dengan akhir 2021. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui sektor UMKM pada 2022, Pemerintah kembali memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan hingga 30 Juni 2022. “Porsi kredit UMKM masih stagnan di kisaran 18 persen terhadap kredit perbankan nasional. Presiden telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM tersebut menjadi 30 persen di tahun 2024,” kata Menko Airlangga. Pencapaian target 30 persen tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan dan pengembangan usaha di sektor UMKM untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional. Pemerintah terus berupaya untuk mendukung UMKM nasional melalui kebijakan KUR tahun 2022. "Tahun 2022 ini Pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3 persen. Sehingga, suku bunga KUR 3 persen berlanjut hingga akhir Juni 2022,” ujar Menko Airlangga. Terakhir, Menko Airlangga menekankan pentingnya peran stakeholder dalam mengembangkan UMKM. Akademisi maupun pembuat kebijakan diharapkan dapat bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan yang diupayakan Pemerintah untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih baik. Sementara itu, dalam pengantar diskusi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir menjelaskan optimisme Menko Airlangga dalam mengembangkan UMKM. “Buku Pembiayaan UMKM ini merupakan rangkuman dari ide-ide Bapak Menko Airlangga dalam rangka mendukung pengembangan UMKM. Untuk mendorong ekonomi Indonesia menjadi negara maju, salah satunya dapat diupayakan melalui pengembangan sektor UMKM,” ungkap Iskandar. Melalui buku Pembiayaan UMKM, akademisi dan pembuat kebijakan dapat memperoleh pemahaman untuk mengoptimalkan peranan UMKM dalam perekonomian nasional. Selain itu, diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi stakeholder dalam mendukung UMKM dan mempercepat momentum pemulihan ekonomi. Forum diskusi ini juga menekankan pentingnya peningkatan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kredit UMKM antara Pemerintah, penyalur KUR, penjamin KUR, dan akademisi. Akses pembiayaan bagi kegiatan kewirausahaan mahasiswa juga terus didorong, di antaranya melalui program KUR Goes to Campus yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian. Sebagai aksi nyata dukungan program pembiayaan UMKM, dalam acara tersebut juga dilakukan penyaluran KUR secara simbolis kepada debitur KUR dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan Bank Sulselbar dengan nilai Rp1,59 miliar kepada pelaku usaha di perdagangan kue dan roti, perdagangan barang campuran, pertanian, peternakan, jasa kreasi mahar dan seserahan, makeup artist dan perdagangan makanan, penyediaan akomodasi, serta industri pengolahan penggilingan kopi. Hadir secara luring maupun daring dalam kajian ini akademisi dari universitas dan perguruan tinggi di wilayah Makassar, kementerian/lembaga, perbankan penyalur KUR, perusahaan penjamin KUR, mahasiswa, dan masyarakat umum. (*/fin)