Sabtu, 28 Januari 2023

BPJS ketenagakerjaan jalin PKS dengan Kejari, Ini Manfaatnya!

- Kamis, 10 Februari 2022 | 13:28 WIB

METROPOLITAN.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor. Hal Ini dilakukan untuk memudahkan BPJS Ketenagakerjaan dalam berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam hal penegakan kepatuhan pemberi kerja dalam pemenuhan seluruh hak-hak pekerja khususnya dalam hal Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi Dedi Mulyadi mengatakan, PKS ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang bertujuan untuk efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam mupun di luar pengadilan. "Tujuan PKS ini untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara seperti pemberian bantuan hukum oleh JPN secara litigasi maupun non litigasi, pemberian legal opinion dan tindakan hukum lainnya," kata dia. Dedi memaparkan, penandatangan perjanjian kerja sama ini bukanlah hal baru, karena sudah dilaksanakan sebelumnya. "Isi PKS ini sebenarnya penegakan hukum terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bogor," imbuhnya lagi. Lebih lanjut, Dedi menyebutkan, bahwa kewenangan penegakan hukum ada di Kejaksaan sebagai pengacara negara. Sehingga, pihak BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi terus berkoordinasi dengan Kejari Kabupaten Bogor dalam hal penegakan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja. "Ini juga sebagai upaya untuk mempercepat proses atau mengurangi potensi tidak diterimanya hak oleh pekerja akibat kelalaian atau pelanggaran-pelanggaran normatif yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," jelasnya. Dedi berharap dari PKS ini agar PKBU di wilayah Kabupaten Bogor tertib dan patuh dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor yang disebabkan oleh risiko sosial ekonomi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara jaminan sosial. Adapun PKS ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor beserta jajaran bidang perdata dan tata usaha negara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi beserta jajaran dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota beserta jajaran. (din/suf)

Editor: Maulana Yusuf

Tags

Terkini

X