METROPOLITAN.id - Tahun ini, Kota Bogor mendapatkan jatah Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk pembangunan Infrastruktur jalan sebesar Rp20 miliar. Diketahui jumlah itu jauh lebih tinggi ketimbang yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun 2021, yang 'hanya' Rp4 miliar saja. Namun hingga akhir Februari 2022, belum ada satu pun paket pekerjaan yang tayang pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor. "Belum ada yang masuk (tender). Kita masih tunggu BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah, red), katanya masih menunggu petunjuk pelaksana. Begitu boleh diinput, kita siap untuk masuk tender. Yang jelas kita persiapkan untuk tender yang DAK itu," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Chusnul Rozaqi kepada Metropolitan.id, Senin (21/2). Secara umum, sambung dia, jumlah DAK yang diterima Kota Bogor tahun 2022 lebih tinggi ketimbang tahun lalu. Tahun lalu, kata Chusnul, Kota Bogor 'hanya' mendapat jatah DAK sebesar Rp4 miliar. Namun tahun ini, jumlah DAK yang dikucurkan pemerintah pusat mencapai Rp29 miliar. "Tahun lalu sekitar Rp4 miliar. Sekarang sekitar Rp20 miliar," imbuhnya. Ia menambahkan, alokasi DAK tersebut bakal digunakan untuk pembangunan Infrastruktur jalan dan trotoar di beberapa titik di Kota Bogor. "Untuk pembangunan jalan dan trotoar. Ploting-nya untuk jalan yakni Jalan Kayumanis-Kencana sebesar Rp9 miliar, lalu Pandu Raya sebesar Rp4,3 miliar, kemudian Cibeureum-Ciapus sebesar Rp1,9 miliar," tandas Chusnul. Selain itu, kata dia, untuk Jalan Bangbarung sebesar Rp2,1 miliar, Batuwulung sebesar Rp1 miliar dan pedestrian Alun-Alun Kota Bogor (Jalan Dewi Sartika) sekitar Rp1 miliar. "Kita persiapan, begitu boleh diinput oleh BKAD untuk masukan, Kita langsung (tender). Tapi kan belum ada sign dari BKAD. Dia masih nunggu juklak-nya katanya," ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Bo­gor, Bima Arya sempat mewanti-wanti jajarannya untuk tidak menumpuk proyek-proyek Infrastruktur besar di akhir tahun, seperti tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa semua program pembangunan Infrastruktur harus dijalankan sesuai jadwal. “Ini saya ingatkan sangat keras. Tidak ada lagi kegiatan yang mepet di akhir tahun. Jadi, semua pelaksanaan ten­der dimulai Januari. Tidak ada lagi yang mepet di akhir tahun,” tegasnya. (ryn)