METROPOLITAN.id - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini disalurkan berupa uang tunai senilai Rp600 ribu di Kota Bogor memicu persoalan.
Musababnya, puluhan warga Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanahsareal yang masuk ke dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengaku kesal lantaran diduga dipaksa atau diarahkan untuk membeli paket sembako senilai Rp200 ribu yang sudah disediakan petugas penyaluran.
-
Informasi dihimpun Metropolitan.id, kejadian ini bermula saat Kelurahan Mekarwangi menyalurkan BPNT periode Januari hingga Maret 2022 senilai Rp600 ribu bagi KPM gelombang kedua di kantor kelurahan pada Kamis (3/3).
Selama proses penyaluran yang diberikan perwakilan Kantor Pos, tidak ada persoalan berarti, KPM menerima uang tunai senilai Rp600 ribu.
Namun, setelah tanda tangan dan menerima uang tersebut, warga yang hendak pulang dipanggil pihak pengelola penyaluran BPNT ke meja berbeda dan diminta uang senilai Rp200 ribu dari uang senilai Rp600 ribu yang sudah diterima, untuk ditukar dengan paket sembako yang telah disediakan.
Saat itu, beberapa warga ada yang mengajukan keberatan. Namun, karena pihak pengelola menyatakan hal ini berlaku bagi semua KPM yang menerima bantuan pada gelombang kedua, warga akhirnya mengikutinya.
"Saya sempat nolak, beberapa warga juga sama, soalnya yang gelombang pertama dapetnya full uang (Rp600 ribu). Kok yang gelombang kedua dipotong harus beli sembako Rp200 ribu," kata seorang KPM yang enggan menyebutkan namanya kepada wartawan, Minggu (6/3).
"Cuma karena dibilang semuanya harus beli, yaudah saya ikutin. Padahal saya bukan lagi butuh beli beras, masih ada di rumah, tapi kaya beli minyak goreng sama yang lain," sambungnya.
Adapun beberapa komoditi yang tersedia di dalam paket sembako senilai Rp200 ribu yang disiapkan pengelola penyaluran BPNT di Kelurahan Mekarwangi.
Diantaranya, beras kah premium senilai Rp125. 000, ayam karkas 08 senilai Rp30.500, telur ayam 15 butir senilai Rp23.000, buah pir 3 pcs senilai Rp10.000, tahu 1 kap senilai Rp6.000 dan kacang ijo seberat 250 gram senilai Rp5.500.
-
Sementara itu, Ketua RT 2/1, Kelurahan Mekarwangi, Saeful Anwar (32) membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, ada beberapa warganya bahkan mengadu hingga mempertanyakan langsung kepadanya terkait dugaan pemaksaan pembelian sembako senilai Rp200 ribu.
"Kalau saya memang tidak menyaksikan langsung, cuma informasi ini sudah tersebar luas dan beberapa warga saya nanya langsung ke saya. Nanya kenapa diharuskan beli paket sembako," katanya.
Kemudian, dilanjutkan Saeful, warga juga keberatan kenapa KPM pada gelombang kedua saja yang diharuskan membeli paket sembako senilai Rp200 ribu. Sedangkan, KPM pada gelombang pertama mendapatkan bantuan uang tunai secara full.
"Justru warga yang nanya ini kenapa di gelombang pertama full uang, sedangkan kedua hanya 400 ribu. Warga saya (di gelombang kedua) ada sekitar 25 orangan lebih," ucap dia.
"Seandainya ini sudah berlaku dari gelombang pertama itu mungkin tidak jadi pertanyaan, karena merata," sambungnya.
Atas dasar aduan itu, Saeful pun mencoba mengkonfirmasi kepada pihak kelurahan hingga pengelola penyaluran BPNT. Namun bukan jawaban pasti yang diterima, dirinya hanya mendapatkan jawaban yang tidak menentu.
"Kalau gak ada aduan saya ngapain harus ngurusin sejauh-jauh ini, tidak ada tendesius, cuma kan jadi ketanyaan dari warga, ketika ada aduan kita bergerak, jadi polemik kalau pertanyaan itu tidak bisa terjawab apalagi warga ini kan dibawah saya," ungkap dia.
"Kalau memang ada intruksi dari Kemensos kasih tau, biar kita update dan jelaskan ke warga yang nanya tadi," tandasnya. (rez)
