METROPOLITAN.id - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serius menangani persoalan pencemaran Sungai Cileungsi. Sebab, persoalan tersebut berulang kali terjadi dan dianggapnya tak kunjung ada solusi. Politisi Gerindra ini menegaskan, perlu kerja ekstra dari DLH untuk mengatasi persoalan menahun ini. Pencemaran tersebut jelas merugikan masyarakat dan pemerintah. "Stop pencemaran Sungai Cileungsi. Tidak ada lagi kata lain, stop. Harus ada kerja ekstra dari DLH," ujar Tuti Alawiyah. Menurutnya, DLH Kabupaten Bogor harus proaktif mencegah dan mendeteksi dini terjadinya pencemaran. DLH wajib kerja ekstra untuk menyelesaikan masalah pencemaran Sungai Cileungsi dan menjamin tidak terulang lagi. DLH juga diminta harus semakin tegas menindak para pencemar. "Kerja yang ada dan sudah dilakukan masih belum cukup dan harus ditingkatkan karena faktanya pencemaran Sungai Cileungsi itu ada dan berulang terjadi," ungkapnya. Untuk itu, ia meminta DLH tidak berpuas diri dengan adanya Satgas Lingkungan. Tuti menilai perlu ada ASN dari DLH yang khusus secara berkala mengecek dan mengukur kualitas sungai Cileungsi sekaligus melakukan penindakkan. "Ini yang saya sebut Detektif Lingkungan," terang Tuti. Dengan tupoksi dan daya dukung anggaran APBD serta dampaknya bagi masyarakat, pencemaran Sungai Cileungsi harus menjadi fokus utama kerja DLH. Tuti menilai, penanganan dan pencegahan pencemaran Sungai Cileungsi menjadi barometer keberhasilan DLH dan kepala dinasnya. "Saya minta sebagai wakil rakyat yang kebetulan sebagai Ketua Komisi 3, DLH segera selesaikan masalah pencemaran Sungai Cileungsi ini dalam tempo 30 hari kerja. Kalau kepala dinasnya merasa tidak mampu dan selalu berkelit bila diberikan masukan, ya sebaiknya mundur saja," tegas Tuti. Selain itu, Tuti juga mengingatkan perangkat daerah untuk tidak tuli dan alergi terhadap masukan dan berbagai pihak demi kemajuan Kabupaten Bogor. Perangkat daerah seperti kepala dinas disebutnya harus memposisikan diri sebagai pelayan rakyat, harus terbuka menerima masukan secara seksama dan dirumuskan secara bijak. "Pelayan rakyat itu harus mau dengar masukan dari rakyat. Kalau tuli dan gerah dengan masukan dari rakyat atau dari wakil rakyat ya jangan jadi pelayan rakyat, jangan jadi kepala dinas. Segera mundur saja, pejabat seperti ini hanya akan menghambat kemajuan Bogor dan kesejahteraan rakyatnya," bebernya. Tuti menjelaskan, langkah tegas ini dilakukan lantaran besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran sungai. Selain menyebabkan turunnya kualitas hidup masyarakat sekitar Sungai Cileungsi, pencemaran juga menimbulkan kerugian besar akibat rusaknya lingkungan. "Sekali lagi stop sekarang juga pencemaran Sungai Cileungsi," pungkas Tuti. (fin)