METROPOLITAN.id - Empat direktur RSUD di Kabupaten Bogor, yakni RSUD Cibinong, Cileungsi, Ciawi, dan Leuwiliang kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) untuk sementara waktu. Langkah tersebut dilakukan karena proses lelang jabatan atau open bidding masih berlangsung. "Semua direktur di empat RSUD di Plt-kan karena aturan, karena masa berlakunya sudah habis pada 2 Juli lalu. Nah, para direktur RSUD yang lalu sebelumnya sudah pernah menjabat Plt selama dua kali perpanjangan dan batas maksimal hanya dua kali Plt dan tidak bisa di perpanjang lagi. Karena terbentur aturan, makanya ditunjuk orang baru," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan. Menurutnya, kekosongan posisi direktur tersebut bisa diisi oleh Plt dari pejabat di lingkungan rumah sakit maupun di luar itu yang memiliki kesesuaian fungsi. Plt sendiri akan mengemban amanah sebagai direktur maksimal tiga bulan. "Sebenarnya tidak ada mekanisme khusus, seperti persetujuan Kemendagri untuk Plt. Yang penting diisi oleh pejabat satu level di bawah atau pejabat yang setara, baik dalam SKPD itu atau di luar yang ada kesesuian fungsi," terangnya. Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga sedang melakukan lelang jabatan atau open bidding untuk pengisian kekosongan direktur tersebut. Para calon telah mengikuti seleksi administrasi dan selanjutnya akan masuk tahapan uji kompetensi atau asesmen. Persetujuan kemendagri? Plt ngga perlu. Bisa dilakukan karena ada kekosongan. Paling lama tiga bulan. Sekarang open bidding sedang berjalan. Sekarang menuju kompetensi atau assesment. "Sudah tahap seleksi administrasi, selanjutnya ke uji kompetensi atau assesment," ungkap Irwan. Pihaknya menargetkan open bidding ini akan selesai dalam waktu tak sampai dua bulan ke depan. Proses open bidding tersebut juga dipastikan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Target maksimal sebelum dua bulan beres. Kita juga sudah dapat surat izin Kemendagri, sudah keluar. Sekarang nunggu proses open bidding, baru ada pejabat definitif," tandasnya. (fin)