Sabtu, 4 Februari 2023

Kepsek Terduga Korupsi Dana BOS Rp1 Miliar Ditahan Kejari Bogor

- Kamis, 8 September 2022 | 17:31 WIB

METROPOLITAN.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor melakukan penahanan terhadap MK (56), Kepala SMK Generasi Mandiri, Kecamatan Gunungputri yang diduga melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang mencapai Rp1 miliar. Penahanan dilakukan usai Kejari melakukan serangkaian proses penyelidikan, penyidikan, meminta keterangan para saksi dan cukup alat bukti. MK dijadikan tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana BOS tahun anggaran 2018 hingga 2021. "Keputusan penyidik, akhirnya MK selaku Kepala Sekolah Generasi Mandiri mulai hari ini kami tahan," ujar Kepala Kejari Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo melalui Kasi Pidana Khusus Dodi Wiraatmaja, Kamis, (08/09/2022). MK dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Soal besaran kerugian negara akibat korupsi tersebut, ia mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman karena adanya bukti tambahan. Sehingga, dibutuhkan perhitungan tambahan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor. "Sebelumnya besar kerugian negara sekitar Rp1 miliar, lalu karena ada keterangan tambahan dari saksi dan bukti lainnya, bakal ada peningkatan jumlah kerugian negara hingga butuh perhitungan tambahan," ungkapnya. Dalam melancarkan aksi korupsi tersebut, tersangka menggunakan modus dengan melakukan pengadaan fiktif, anggaran dobel dan lainnya. Tersangka juga diketahui dibantu pihak lainnya sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. "Modusnya pengadaan fiktif, double anggaran baik dengan sesama dana BOS maupun dana iuran orang tua yang dikumpulkan oleh komite sekolah. Tersangka MK dibantu oleh pihak lainnya, tapi hari ini kami baru menahan MK dan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya jika lengkap barang buktinya," terang Dodi. Menurutnya, jika pun tersangka mengembalikan kerugian negara, proses hukum tetap berjalan. Akan tetapi, hal tersebut bisa meringankan hukuman. "Pemulihan atau pengembalian keuangan negara memang sudah diatur oleh UU tentang pemberantasan Tipikor, namun tidak menghapus ancaman tindak pidananya," tandasnya. Sebelum ditahan, Dodi mengaku tersangka MK sempat menolak. Pihaknya pun akan membuat berita acara penolakan tersebut dan tersangka punya hak ingkar. (fin)

Editor: Arifin

Tags

Terkini

Sabtu Pagi Bogor Diguncang Gempa, Ada yang Terasa?

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:50 WIB

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X