Sabtu, 4 Februari 2023

Jadi DPO Kejari Kabupaten Bogor, Rekening dan LHKP Sekretaris Disdagin Sumardi di Blokir

- Senin, 12 September 2022 | 15:12 WIB
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Entis Sutisna.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Entis Sutisna.

METROPOLITAN.id - Persoalan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor Sumardi yang tetap mendapatkan gaji meski tidak masuk kerja selama sebulan terakhir, menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Bahkan Kepala Disperindag Entis Sutisna mengaku, telah berkirim surat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membatalkan Laporan Harian Kinerja Pegawai (LHKP) Sumardi yang kini menjadi DPO Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor. "Yang bersangkutan mengisi absen dan mengerjakan beberapa pekerjaannya menyuruh stafnya. Dan saya pun telah mengirim surat ke BKPSDM agar LHKP yang bersangkutan dibatalkan," kata Entis. Entis mengaku apa yang dikerjakan Sumardi selama sebulan terakhir tanpa sepengetahuan dirinya. Sehingga tak hanya LHKP, ia meminta agar bank memblokir pembayaran gaji kepada Sumardi. "Kita sudah minta bank memblokir rekeningnya, apalagi yang bersangkutan sudah lama tidak masuk kerja," paparnya. Sementara terkait proses hukum yang terjadi, Entis mengaku menyerahkan kepada penegak hukum yang menangani kasus korupsi dana kebencanaan tersebut. Sebelumnya, tersangka korupsi kasus dana kebencanaan di Kabupaten Bogor Sumardi diduga melarikan diri bersama seluruh anak istrinya. Hal tersebut diketahui usai penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor melakukan upaya penjemputan dikediamannya. “Ketika kami datang ke rumahnya, rumahnya kosong dan di gembok semua. Tetapi kita juga sudah berpesan kepada ketua RT sekitar jika tersangka Sumardi ada agar datang ke Kejari atau kita yang menjemput,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bogor, Dody Wiraatmaja. Karena sikap Sumardi yang tidak kooperatif, maka Kejari pun bakal menerbitkan surat Daftar Pancarian Orang (DPO). Sehingga masyarakat yang melihat Sumardi dapat mengamankannya atau menghubungi Kejari. “Kalau suratnya sudah terbit maka masyarakat berhak mengamankannya atau langsung menghubungi kami,” ungkap Dody. Skandal korupsi dana kebencanaan yang dilakukan Sumardi saat dirinya menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Ratik) BPBD Kabupaten Bogor medio 2011-2018. (mam)

Editor: Imam Marco

Tags

Terkini

Sabtu Pagi Bogor Diguncang Gempa, Ada yang Terasa?

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:50 WIB

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X