METROPOLITAN.id - Dapat bantuan Coorporate Social Responsibility (CSR), Kota Bogor bakal segera punya Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di dua lokasi jalan protokol Kota Bogor. Salah satunya di kawasan Masjid Raya Bogor, Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur. Hal itu mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (knpi) Kota Bo­gor, Suprianto Siburian. Ia mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor merampungkan pembangunan dua JPO di lokasi yang memiliki kepadatan lalulintas penyebrangan, yaitu di depan Masjid Raya dan di Warung Jambu. Agar keselamatan dan keamanan bagi pejalan kaki terjamin. "JPO merupakan fasilitas bagi pejalan kaki untuk menyeberangi jalan dengan menggunakan jembatan. Pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan dapat dipisahkan secara fisik agar tidak saling mengganggu. Dengan JPO ini, keselamatan dan keamanan bagi pejalan kaki akan lebih terjaga," katanya, Rabu (28/9). Ia menuturkan, keberadaan JPO mudah ditemukan di kawasan yang lalu lintasnya padat kendaraan. Menurutnya, pejalan kaki menggunakan JPO sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 132 ayat 2 butir (b). Pejalan kaki wajib menyeberang di tempat yang telah ditentukan (dalam hal ini JPO). "Aturan ini untuk keselamatan bagi pejalan kaki, karena keselamatan menggunakan jalan adalah hal yang utama. Karena itu sudah kewajiban bagi pemerintah menyediakan JPO, maka segera rampungkan pembangunannya. Terlebih konsepnya katanya menarik, Instagrameble. Mudah-mudahan menarik agar masyarakat mau nyebrang pakai JPO," tukas Anto, sapaan karibnya. Anto menjelaskan, dengan adanya dua JPO ini, keselamatan anak-anak sekolah menyeberang jalan terjamin, diketahui didekat titik dua JPO itu ada sekolah-sekolah. Meski ada zebra cross, tetapi JPO ini kan lebih aman. "Dengan JPO ini lebih cepat, karena tidak perlu menunggu lalu lintas sepi untuk menyebarang. Mudah-mudahan pembangunan cepat selesai agar nantinya bisa digunakan para pelajar dan masyarakat umum tentunya," paparnya. Sebelumnya, Kota Bogor tengah membangun JPO di dua titik yakni kawasan simpang Warungjambu, Kecamatan Bogor Utara dan di kawasan Masjid Raya Bogor, Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan, rencana pembangunan JPO akan dilakukan di sisa tahun 2022 dengan memakan waktu pelaksanaan sekitar tiga bulan. Sehingga diharapkan, dua JPO bisa selesai dan bisa terealisasi pada akhir tahun 2022. Menurutnya, JPO akan dibangun di titik-titik lokasi yang memiliki kepadatan arus lalu lintas tinggi dan sangat dibutuhkan bagi pelayanan masyarakat. "Pembangunan JPO akan mulai awal Agustus ini, di dia lokasi yakni Warungjambu dan depan Masjid Raya," katanya kepada awak media, Minggu (31/7). Ia menambahkan, pembangunan dua JPO ini berasal dari dana CSR dari PT Diva Intan Putri Pratama. Sehingga tidak menyentuh dana APBD Kota Bogor. Pemkot Bogor sudah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga tersebut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU. Terkait perizinan pembangunan JPO, kata dia, sudah selesai dilakukan kepada pemerintah pusat lantaran jalan yang direncanakan dibangun JPO itu merupakan jalan nasional. "Pembangunan JPO ini merupakan CSR dari pihak swasta. Ketika Pemkot Bogor membutuhkan adanya JPO, gayung bersambut dari pihak ketiga, ada yang siap membangun. Semua perizinan untuk JPO sudah selesai ke pusat. Karena lokasi JPO ada di Jalan nasional," jelasnya. Disinggung soal konsep pembangunan, Eko menyebut bahwa JPO akan menggunakan konsep heritage modern dengan penyesuaian kearifan lokal Kota Bogor. Awalnya, kata dia, konsep JPO itu akan disertai adanya lift. Namun karena pemeliharaan lift menelan biaya besar, maka konsep lift ditiadakan. Danjen, sapaan karibnya menjelaskan bahwa JPO nanti memang akan dibangun megah dan instagramable namun tetap memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Seperti JPO-JPO yang ada di Jakarta. "Pembangunan di bawahnya betonisasi dan konsepnya heritage modern. Ornamen di JPO juga akan terlihat megah sesuai dengan design dari kontraktor. Sehingga nantinya bisa jadi obyek lokasi swafoto masyarakat," ujar Danjen. "Pembangunan JPO ditargetkan selama 3 bulan, atau maksimal di akhir tahun 2022 ini sudah selesai dan bisa dipergunakan masyarakat," sambungnya. Dalam proses pembangunan JPO, sambung dia, tentu akan mempunyai dampak. Pemkot dan kontraktor pun bakal mengantisipasi hal itu. Termasuk antisipasi kepadatan arus lalulintas selama pembangunan di titik JPO. Direncanakan, kata dia, pekan depan sudah mulai dilakukan pembangunan tiang panjang betonisasi dan dilanjutkan pemasangan JPO pada malam hari. Saat pembangunan itu, kata Danjen, kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalulintas untuk kelancaran pembangunan JPO. "Semoga pembangunan JPO berjalan lancar dan setelah JPO selesai, tentunya diharapkan mengurangi kepadatan arus lalulintas di ruas jalan tersebut. Kami juga memohon dukungan kepada warga untuk pembangunan JPO ini, dan di imbau agar para pengendara yang melintas di lokasi pembangunan JPO untuk berhati-hati," pungkas Danjen. (ryn)