METROPOLITAN.id – Usulan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor terkait revisi site plan dan analisis dampak lingkungan (Amdal) pada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo, rupanya belum mendapatkan respon dari DLH Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut membuat DLH Kabupaten Bogor urung untuk membuang sampah ke TPPAS Nambo, apalagi dengan usulan yang diajukan DLH Kabupaten Bogor menharuskan Pemprov Jabar nelakukan perubahan yang cukup krusial. Seperti rencana awal dalam pengelolaan sampah tersebut, Pemprov Jabar mengusung konsep sanitary landfill namun kini diganting menjadi komposting. "Itukan perubahan konsep yang mendasar sehingga amdal pun perlu diubah. Begitu juga dengan tata letak yang banyak berubah, perlu ada perubahan siteplan juga," kata Kepala DLH Kabupaten Bogor Ade Yana. Dengan kondisi tersebut TPPAS Nambo belum layak beroperasi. Apalagi kondisi tersebut diperparah dengan akses jalan menuju TPPAS Nambo yang sudah retak-retak meski belum dioperasikan. "Dilokasi tersebut ada pergeseran tanah, bahkan ketika kita tinjau kesana jalan masih ancur, jalannya juga pada belah coba saja dilihat. Hasil dari pengamatan kita juga sistem dan alat yang ada di TPPAS Nambo belum siap,” paparnya. Dengan ketidaksiapan TPPAS Nambo, Ade Yana mengaku khawatir jika nantinya ketika sampah datang bukan malah jadi tempat pengolahan tapi pembuangan akhir sampah yang pada akhirnya di komplain oleh masyarakat sekitar. “Dari pencermatan kita TPPAS Nambo belum layak dijadikan tempat pengelolaan. Karena banyak persoalan terjadi disana," tegasnya. Tak kalah penting persoalan tipping fee menjadi perhatian serius Pemkab Bogor. Sebab dengan jumlah sampah yang dibuang cukup banyak membuah Pemkab Bogor harus membuat anggaran lebih untuk tipping fee. “Kita nggak mau mengeluarkan tipping fee. Masa diwilayah kita sendiri kita harus bayar. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan DLH Jawabarat. Kalau kita masih bayar tipping fee lalu jika DLH Jawabarat ada masalah dengan warga bogor, emang mau diselesaikan sama DLH Jabar,” ungkapnya. (mam)