Rabu, 1 Februari 2023

Kabinet Baru Dilantik Sudah Bicara Capres Bahkan Deklarasi, Jokowi Diminta Bertindak Tegas

- Sabtu, 15 Oktober 2022 | 17:16 WIB

METROPOLITAN.id - Dinamika politik kian memanas. Padahal, masa jabatan Presiden masih dua tahun lebih, tepatnya sampai 20 Oktober 2024. Melihat kondisi tersebut, Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad angkat bicara. Ia menilai mungkin ada yang salah dalam sistem pemilu atau konstitusi. "Coba saja dilihat kondisi saat ini. Kabinet baru dilantik sudah bicara calon presiden (capres). Belum separuh periode jabatan Presiden berjalan sudah ada partai yang mendeklarasikan capres. Parahnya lagi itu dilakukan oleh salah satu partai pengusung capres yang baru menjabat," ujar Mochtar, Sabtu (15/10). "Kalau saya Presiden langsung reshuffle anggota kabinet dari partai yang sudah mendeklarasikan capres itu. Parahnya lagi, kecenderungannya mengarah ke oposisi (contrasting politic)," sambungnya. Kondisi tersebut diperparah dengan parpol pendeklarasi capres yang tidak memenuhi syarat presidential threshold sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 222. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Menyikapi penyimpangan syarat presidential threshold 20 persen itu, Mochtar menilai Presiden bisa saja bersikap tegas dengan mengeluarkan Nasdem dari koalisi pemerintah demi kesinambungan kabinet. "Kalau Jokowi berani mengeluarkan Nasdem dengan 59 kursi dari koalisi Pemerintah, maka penggantinya antara PKS dengan 50 kursi atau Demokrat dengan 54 kursi," ungkapnya. Menurutnya, peluang yang ada lebih pada PKS. Jika hal tersebut berjalan mulus, Kabinet Jokowi diprediksi bakal solid dan kelangsungan pembangunan yang sudah dibuat pondasinya oleh Kabinet Jokowi, termasuk IKN bakal terus berjalan. "Ibaratnya, selesai Pilpres 2024, kesinambungan pembangunan tetap berjalan dan hanya berganti kepala kabinet saja. Mengapa bisa demikian? Karena saat ini orang lebih nyaman menjadi menteri dari pada bertarung menjadi capres/cawapres dengan risiko pada akhirnya kalah dan bangkrut," terang Mochtar. Mochtar berpendapat jika kabinet bisa bertahan 5 hingga 10 tahun maka bakal bisa mewujudkan Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang selama ini belum diurus serius Jokowi. "Kalau boleh memberi saran, Presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 atau UUD'45 yang asli, seperti yang dilakukan oleh Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959," pungkasnya. (*/fin)

Editor: Arifin

Tags

Terkini

Ikuti Workshop Bisnis bjb PESATkan UMKM di Palembang

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:26 WIB
X