Rabu, 1 Februari 2023

Ketua Dewan LGP : Waspadai Turbulensi Politik di Kabinet Jokowi

- Minggu, 16 Oktober 2022 | 14:51 WIB
H Mochtar Mohamad bersama Bpk Taufik Kemas,Bpk Mangara Siahaan saat Kampanye Pemilu 2004 di Gorontalo. (IST)
H Mochtar Mohamad bersama Bpk Taufik Kemas,Bpk Mangara Siahaan saat Kampanye Pemilu 2004 di Gorontalo. (IST)

METROPOLITAN.id - Menjelang tahun politik 2023, situasi politik semakin memanas. Auranya disebut seperti tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi dan politik sehingga legasi Kabinet Indonesia Maju saat ini sedang diuji. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad, Minggu (16/10). Menurut anslisisnya, situasi tersebut terlihat, pertama, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva Jumat 14 Oktober 2022 mengatakan 60% negara berpenghasilan rendah mempunyai risiko tinggi kesulitan utang. Selain itu negara berkembang sedang dilanda menguatnya dolar, seperti hari ini dimana rupiah melemah terhadap dolar pada angka Rp15.472,20/dolar. Barang tentu kondisi ini menambah beban negara membayar bunga utang luar negeri. Mochtar menyebutkan krisis politik tahun 98 di Indonesia salah satu pemicunya adalah krisis moneter, belum lagi ancaman krisis pangan 2023 dipicu Perang Rusia-Ukraina. "Situasi ini diperparah dengan membengkaknya import bahan pangan seperti beras, jagung, kedeli, dan lainnya," tandas Mochtar. Kedua, kata dia, pada 3 Oktober 2022 Partai Nasdem mendeklarasikan Capresnya Anies Baswedan yang terkesan tidak menghormati Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. "Parahnya capres-nya orang yang dipecat dari Kabinet Jokowi sehingga mengarah pada memperkuat oposisi. Akibatnya, Bisa saja rapat kabinet tertutup bocor keluar kalau 3 anggota kabinet dari Nasdem belum direshuffle. Dalam hubungan ini bisa saja pertemuan Bu Mega dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis 8 Oktober 2022 lalu membicarakan tentang reshuffle kabinet," kata Mochtar Mohamad. Ketiga, kata dia, kenaikan harga BBM memicu berbagai kondisi, seperti: inflasi, kenaikan harga sembako, berkurangnya lapangan pekerjaan, melemahnya daya beli masyarakat dan lainnya. Survei Charta Politika tanggal 3 sd 13 September 2022 menunjukan 98,8% masyarakat mengetahui kenaikan BBM, dan dari jumlah tersebut yang tidak setuju kenaikan BBM sekitar 69%. Kondisi ini mencerminkan adanya krisis ekonomi. Keempat, memasuki tahun politik 2023 dimana tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan di antaranya Pendaftaran Anggota DPR RI dimulai tanggal 24 April 2023, artinya, para anggota Kabinet Jokowi yang berniat maju menjadi Anggota DPR RI sudah pasti mundur dari kabinet karena memdaftar. Demikian pula dengan mereka yang berniat menjadi Capres/Cawapres. "Tahapan pemilu ini harus diwaspadai oleh Kabinet Jokowi sebab sepanjang republik ini berdiri belum pernah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif bersamaan di hari yang sama seperti di tanggal 14 Februari 2024 nanti." Kelima, kurva turun tingkat kepuasan publik terhadap Kabinet Jokowi. Biasanya kurva turun ini dialami oleh siapapun karena akan berakhir masa jabatan termasuk presiden, gubernur, bupati maupun walikota. Maka akan riskan kalau ngotot masa jabatan diperpanjang, karena rakyat sudah memahami aturannya. "Survei Charta Politika tanggal 3 sd 13 September 2022 menunjukan tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah Jokowi cukup baik, yakni 63,5%, namun angka ini mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan survei pada bulan Juni 2022," tandas Mochtar. Menurutnya, trend kurva turun ini akan terus dipicu oleh kejadian di bulan Oktober seperti Deklarasi Capres Nasdem, musibah sepak bola Malang, kasus narkoba di tubuh Polri, sidang Ferdy Sambo,Kl kesibukan anggota kabinet berpolitik, dan lainnya. Mencermati situasi politik ekonomi saat ini, sebagai mantan legislatif dan eksekutif (1999 sd 2012), "saya ingin memberi saran kepada Jokowi sebagai yunior saya di Partai PDI Perjuangan, tentang langkah mitigasi politik ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk menghindari turbelensi politik di Kabinet Jokowi seperti yg dialami bangsa ini ditahun 1998 saat jatuhnya Presiden Suharto," tandas Mochtar Mohamad. Pertama, kata dia, lakukan reshuffle kabinet secepatnya terhadap 3 kader Nasdem, perkuat formasi kabinet dari unsur partai politik dengan penambahan porsi kepada PAN dan PPP, seiring dengan itu Parpol dari partai koalisi mengisi semua wakil menteri. Mochtar Mohamad juga menambahkan agar memasukan PKS yang punya 50 kursi dan Partai Demokrat dengan 54 kursi ke koalisi pemerintah. "Minimal masukkan PKS, sebab preferensi pemilih PKS pada tahun 2019 pilihannya jatuh kepada Anies." Kedua, kata dia, tunjukan kedaulatan politik Presiden di partai politik koalisi pemerintah, terutama di 3 pilar partai, yakni: struktur, legislatif dan eksekutif. "Tiga pilar partai dari partai koalisi pemerintah dari pusat sampai daerah minimal ngopi bareng di istana dan bergantian masing-masing partai sampai tingkat cabang untuk bupati/walikota. Yakinkan kabinet ini 5-10 tahu ke depan hanya ganti presiden/wakil presiden di 2024 dari koalisi yang sama." Ketiga, lakukan kemandirian ekonomi bagi kepala keluarga di Indonesia demi menghindari krisis ekonomi global dengan crash programme dengan Program Kredit Usaha Rakyat Tri Sakti (KUR Tri Sakti), di zonasi mulai per RT terdiri 5 kepala keluarga di 1.080.165 RT yang ada di Indonesia. Selain itu, kata dia, perbankan nasional digalang baik BUMN maupun swasta wajib memberikan KUR Trisakti asuransi kredit sebesar 1% ditanggung Pemerintah. Sebagai perbandingan di Malaysia rasio KUR 50% dari kredit Jepang 66%, sementara ri Indonesia rasio KUR baru 18%. Keempat, lakukan monitoring evaluasi (Monev) periodik langsung oleh Presiden secara online untuk semua kementerian dan lembaga tentang capaian Renstra-nya serta tingkatkan gotong royong dengan swasta dalam membangun bangsa ini. "Dari langkah mitigasi di atas semoga Kabinet Jokowi selamat sampai 20 Oktober 2024," tandas Mochtar mengakhiri. (*)

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

Ikuti Workshop Bisnis bjb PESATkan UMKM di Palembang

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:26 WIB
X