METROPOLITAN.id - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Permadi Dalung mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor ikut ambil bagian menjadi investor dalam pembangunan jalan tol khusus truk tambang yang rencananya akan dibangun mulai Desember 2022. Ia menyebutkan, skema pembiayaan pembangunan dengan menggunakan pihak ketiga, membuka ruang bagi Pemkab Bogor untuk mendapat keuntungan dari bisnis jalan tol tersebut. "Pembangunan jalan tol ini kan pembiayaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, artinya Pemkab bisa investasi disana yang nantinya kita bisa mendapat keuntungan ketika tol khusus tambang itu sudah beroperasi," kata Permadi. Permadi mengingatkan, pembangunan jalan khusus truk tambang merupakan aspirasi masyarakat untuk mengatasi konflik lalulintas antara armada tambang dengan kendaraan pribadi di wilayah Cigudeg, Parungpanjang, hingga Kecamatan Rumpin. Lalu, perencanaannya berkembang yang tadinya jalan tidak berbayar menjadi jalan tol khusus dan berbayar. Karena itu, menueut Permdai, Pemkab Bogor harus mengambil manfaat dari aspek bisnis operasional jalan tol tersebut. "Jadi jangan sampai Pemkab Bogor hanya jadi penonton," paparnya. Soal bagaimana mekanisme investasi, Permadi meminta agar Pemkab Bogor secepatnya menyusun langkah yang diperlukan. Jika memang, BUMD yang dimilik Pemkab Bogor belum memungkinkan ambil bagian dari bisnis jasa sarana jalan tol, Pemkab Bogor bisa mengambil alternatif lain agar bisa masuk dalam konsorsium dan menggelontorkan investasi untuk pembangunan Jalan tol khusus tambang tersebut. "Caranya bagaimana, itu harus segera dicarikan solusinya. Yang penting, Pemkab Bogor harus punya saham disitu dan nantinya kita dapat menambah Penghasilan daerah dari keuntungan operasional jalan tol tersebut," kata dia. Pembangunan jalan tol khusus truk tambang sepanjang 13 kilometer rencananya akan mulai dibangun pada Desember 2022. Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono menerangkan, pembangunan jalan khusus angkutan tambang di Kabupaten Bogor, mesti dipercepat lantaran cadangan bahan tambang di Kabupaten Bogor, masih dapat digali hingga 50 tahun ke depan, khususnya di wilayah Kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Menurut Bambang, pembangunan jalan khusus tambang tidak menggunakan anggaran negara, melainkan menggandeng pihak swasta. Termasuk pengadaan lahan melibatkan para pemegang izin usaha tambang. “Nanti ada konsorsiumnya. Ada asosiasi tambang, transporter, Jasa Sarana dan mitra lain. Karena nilai investasinya cukup tinggi mencapai Rp400an miliar. Masalahnya, pemerintah tidak punya cukup uang untuk mengakselerasi,” ungkapnya. (mam)