Rabu, 1 Februari 2023

Ada Menterinya Terganggu Bursa Capres, Jokowi Ngaku Nggak akan Segan-Segan Lakukan Evaluasi Kinerja

- Rabu, 2 November 2022 | 18:06 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Arifin/Metropolitan.id)
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Arifin/Metropolitan.id)

METROPOLITAN.id – Jelang Pilpres 2024, beberapa nama mulai digadang-gadang menjadi calon presiden (capres), termasuk dari kalangan menteri dibawah kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini, Jokowi tak segan-segan bakal mengevaluasi kinerja para menteri di pemerintahannya jika terganggu kegiatan terkait bursa calon presiden jelang Pemilu 2024. “Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu, ya akan dievaluasi. Apakah harus cuti panjang banget atau tidak,” kata Jokowi, dikutip dari JawaPos.com, Rabut (2/11). Presiden Jokowi mengatakan bahwa tugas sebagai menteri harus diutamakan meskipun menteri terkait akan berkontestasi dalam Pemilu 2024. “Ya tugas sebagai menteri harus diutamakan,” tukasnya. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut menanggapi pertanyaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Putusan tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022. Dalam putusan itu, MK menerima sebagian permohonan gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu. “Menyatakan frase ‘pejabat negara’ dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang pemilu … bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,” kata Ketua MK, Anwar Usman. Dalam putusannya, MK menambahkan jabatan yang dikecualikan yaitu memasukkan menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur, saat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. “Termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden,” katanya. MK menyatakan ada delapan kategori pejabat setingkat menteri yang tetap harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Para pejabat itu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; serta Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MK. (jp/ryn)

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

Ikuti Workshop Bisnis bjb PESATkan UMKM di Palembang

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:26 WIB
X