Minggu, 29 Januari 2023

DPRD Kota Bogor Pertanyakan Satpol PP Batal Segel Kafe Bajawa

- Senin, 28 November 2022 | 19:08 WIB

METROPOLITAN.id - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan mempertanyakan alasan Satpol PP Kota Bogor yang batal menyegel Kafe Bajawa Flores hingga saat ini. Musababnya, Anita menilai, pelanggaran apapun yang terjadi khususnya di Kota Bogor tidak bisa ditoleransi ketika memang ada kegiatan usaha namun belum mengantongi perizinan. Anita juga tidak membenarkan sikap Satpol PP yang pada akhirnya batal melakukan penyegelan hanya karena pemilik usaha tengah menempuh proses perizinannya. "Bagaimanapun kita harus taat pada azas. Urus perizinan dulu baru boleh beroperasi. Apapun alasannya tidak bisa dijadikan justifikasi oleh pemkot bahwa itu boleh beroperasi," kata Anita yang juga politisi Demokrat itu. Dijelaskan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor ini, pembiaran operasional tempat usaha seperti yang diberikan kepada Kafe Bajawa hanya akan menjadi preseden buruk bagi Pemkot Bogor. "Jika yang terjadi seperti saat ini, asumsinya kan bisa saja terjadi tindakan-tidnakan yang kurang pantas yang dilakukan sebelumnya oleh oknum-oknum, alias adanya praktik KKN," ucapnya. Oleh karena itu, pihaknya selaku Wakil Ketua Komisi 1 menyarankan ke Pemkot Bogor agar menciptakan suatu sistem perizinan, terutama dalam hal lamanya proses, dimana para investor kedepannya tidak lagi mengeluhkan ketika berinvestasi di Kota Bogor proses yang lama, rumit, dan tidak menentu kapan terbitnya. "Tetapkanlah aturan proses perizinan berdasarkan kinerja waktu, misalnya di meja A hanya boleh sekian lama, demikian pula di meja lain. Dengan hal ini tentunya kita berharap agar dapat memberikan kepastian kepada investor kapan izin tersebut terbit," imbuhnya. "Hal ini bisa menjadi ukuran kinerja (Key performance) dari ASN di Kota Bogor. Jadi bagi saya, siapapun atau apapun usahanya, tetap kantongi saja dulu izinnya, baru boleh beroperasi," sambung Anita. Anita juga meminta Pemkot Bogor kedepannya harus lebih baik, sistem birokrasi harus lebih efisien, efektif, dan aman secara berkelanjutan. Sehingga siapapun pemimpinnya nanti, sistem yang sudah terbangun dann berkelanjutan tersebut dapat dijalankan sebagai salah satu warisan atau legacy dari pemerintahan saat ini. Diketahui, Satpol PP Kota Bogor dipastikan tidak akan menyegel Kafe Bajawa Flores yang berdiri di Jalan Merdeka, Bogor Tengah. Pasalnya, surat pemberitahuan penyegelan urung dikeluarkan. Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach beralasan, pihaknya batal melayangkan surat penyegelan karena pengelola kafe sudah menunjukan proses pendaftaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi SIMBG. Pria yang kerap disapa Demak itu hanya akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor untuk memastikan proses tahapan perizinan sudah sejauh mana. “Karena jika PBG sudah masuk, artinya berkas pendukung sudah lengkap semua. Kita sudah dapat copy pendaftaran PBG-nya. Kalau berkas sudah lengkap, kita penyegelan untuk apa? Karena izin akan keluar,” dalih Agus. Saat disinggung proses perizinan yang lainnya, diakuinya memang prosesnya masih panjang. Karena harus juga mengantongi kajian saran teknis (sartek) lalu lintas di Dinas Perhubungan dan kajian pendukung lainnya. “(Memang) masih ada proses itu. Cuma artinya tahapan perizinan dalam proses. Kita akan cek ke PUPR, dokumen kelengkapan yang dilampirkan apa saja. Kalau belum lengkap, kita akan maju (penyegelan),” ucapnya. Meski begitu, Agus menegaskan, pengelola kafe Bajawa Flores bakal dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan lantaran sudah beroperasi meski belum mengantongi perizinan. (rez)

Editor: M Reza Malik

Tags

Terkini

Polres Bogor Gandeng Brimob Gencarkan Patroli Malam

Minggu, 29 Januari 2023 | 13:21 WIB
X