Rabu, 8 Februari 2023

Di Tengah Penolakan dan Kontroversi, DPR RI Sahkan RKUHP jadi Undang-Undang

- Selasa, 6 Desember 2022 | 15:51 WIB

METROPOLITAN.id - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP kini resmi dan sah menjadi Undang-undang usai menempuh rapat paripurna DPR RI, Selasa 6 Desember 2022 hari ini.

Momen pengesahan RKUHP telah menempuh perjalanan panjang dalam hitungan puluhan tahun.

RKUHP yang kini disahkan merupakan upaya untuk menggusur KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda. 

Dikutip dari suara.com, perjalanan panjang dan berlika-liku hingga RKUHP resmi jadi Undang-undang tersebut juga tak terlepas dari segudang pertentangan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat, dari mahasiswa, akademisi, aktivis sosial, hingga para pakar hukum.

Berawal dari wacana menggusur KUHP warisan kolonial Hadirnya RKUHP bertujuan untuk menghapus unsur-unsur hukum kolonial yang dibawa oleh bangsa Belanda saat menjajah Indonesia.

Adapun KUHP sebelumnya berintisari dari Wetbock van Strafrecht voor Nederlansch Indie atau WvSNI, yakni sebuah kitab undang-undang yang dirumuskan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, berbagai upaya dilakukan untuk merumuskan kitab undang-undang yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Estafet pembahasan RKUHP dari presiden ke presiden Pembahasan RKUHP telah melampaui 7 pemerintahan presiden yang telah memimpin Republik Indonesia sejak awal berdiri.

Bahasan pertama RKUHP dilakukan pada 1946 yang lalu dengan mengubah WvSNI menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP.

Halaman:

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

Pesawat Susi Air Dibakar, Pilotnya Disandera OPM

Rabu, 8 Februari 2023 | 09:04 WIB
X