METROPOLITAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta tertinggi dengan nilai sekitar Rp80 triliun.
Menyoroti hal itu, KPK mendorong agar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat DKI diperiksa.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menerangkan soal alur pemeriksaan LHKPN yang dilakukan KPK.
Ia mengaku KPK hanya memetakan instansi pemerintah yang memiliki potensi korupsi tinggi.
”Di antara yang Rp300 ribu (LHKPN), kita bisa petakan instansi mana yang lebih rawan, aparatur penegak hukum, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang rawan pungli dan lain sebagainya,” kata Alexander Marwata kepada wartawan Lalu, dia menyinggung soal provinsi yang paling rawan peluang korupsinya, yakni DKI Jakarta, dengan APBD sebesar Rp80 triliun.
Ia mendorong untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat Pemprov DKI yang masuk kategori wajib lapor LHKPN.
”DKI anggarannya kan Rp80 triliun APBD-nya. Kita dorong, ’tolong dong liatin tuh LHKPN yang bersangkutan, minta laporan ke perbankan kalau yang bersangkutan melampirkan surat kuasa,” jelas Alex.
Kemudian Alex meminta pejabat itu dilaporkan ke atasannya bila tidak menyertakan surat kuasa dalam pelaporan tersebut.
Lalu, KPK akan mengategorikan pejabat tersebut tidak melaporkan dan meminta agar diberikan sanksi.
”Kalau yang bersangkutan nggak melampirkan surat kuasa, kita sampaikan ke atasan langsung.
’LHKPN yang bersangkutan kita nyatakan belum lengkap dan kategorikan belum lengkap’ supaya ada sanksi,” tegasnya. (dtk/suf/py)
