Senin, 30 Januari 2023

Uang Rakyat Bogor Mengendap Di Bank Rp833 M

- Jumat, 3 Februari 2017 | 09:25 WIB

METROPOLITAN - Kabupaten Bogor masuk ke dalam lima terbesar penyimpan saldo di perbankan. Sesuai data yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), Kabupaten Bogor menduduki peringkat kedua sebagai daerah yang memiliki dana mengendap di perbankan sebesar Rp833,2 miliar.

DJPK Kemenkeu mencatat, per akhir Desember 2016, dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan mencapai Rp83,85 triliun. Khusus untuk pemerintah kabupaten, ada lima kabupaten dengan saldo simpanan terbesar di perbankan berdasarkan lokasi bank yakni Kabupaten. Badung sebanyak Rp1,12 triliun, Kabupaten Bogor sebanyak Rp833,2 miliar, Kabupaten Tangerang sebanyak Rp825,4 miliar, Kabupaten Bekasi sebanyak Rp764,7 miliar dan Kabupaten Tanahlaut sebesar Rp695,2 miliar. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengakui, jika endapan itu memang sulit untuk dihindari, karena memang sudah ada di kas daerah. Apalagi, uang itu merupakan cash budget daerah yang telah diprogram dan bisa dicairkan sesuai jadwalnya. Semisal, setiap tahun cash budget keluar pada triwulan I, II dan III. “Sudah terprogram seperti itu, saya juga mau tahu nih Kemenkeu itu lihatnya dari mana. Tapi yang jelas, banyak komponen di dalam uang itu. Tak semata uang yang idle (diam),” kata Adang belum lama ini. Komponen itu, menurut Adang, diantaranya dari anggaran pekerjaan fisik, efisiensi paket pekerjaan, hingga bunga deposito dari giro yang sewaktu-waktu bisa dicairkan saat dibutuhkan. “Untuk fisik, ada yang baru dibayarkan pada akhir tahun. Namun, ada juga beberapa yang belum dibayarkan karena memang pekerjaan yang belum selesai dan diluncurkan ke 2017,” ucapnya. Adang menambahkan, APBD yang keluar, selalu terdata lewat Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) atau sesuai permintaan dari penggunaan anggaran. Dengan dasar itu, perhitungan akhir di kas daerah Kabupaten Bogor diperkirakan tak lebih dari Rp650 miliar dari efisiensi pekerjaan dan dana yang tidak terserap. “Makanya, kita mau tahu nih rilis Kemenkeu itu dari kapan periode kapan. Karena uang di kas daerah tidak mungkin diendapkan dengan sengaja. Tentu itu sebuah pelanggaran,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Didi Kurnia menyebutkan realisasi bunga deposito tahun 2016 yang didapatkan Pemkab Bogor sebear Rp101 miliar sedangkan jasa gironya Rp15,7 miliar. Untuk target tahun ini, kata dia, disamakan dulu dengan tahun yang lalu dan itupun tergantung dengan deposito di tahun 2017. “Kita tidak bisa prediksi berapa disimpennya karena itu tergantung idealnya di giro berapa,” ungkapnya.

(rez/c/els)

Editor: admin metro

Tags

Terkini

9 Korban Wowon Cs Tewas, Terakhir Anak-Istri Dihabisi

Jumat, 20 Januari 2023 | 10:01 WIB

Sebulan Dua Kali Tawuran di Bogor, 1 Tewas

Senin, 16 Januari 2023 | 10:01 WIB

Faskes Bogor nggak Masuk Standar WHO

Jumat, 13 Januari 2023 | 10:01 WIB

HUT Ke-50, PDIP Panaskan Mesin Partai Jelang Pemilu

Senin, 9 Januari 2023 | 23:00 WIB

Pergi Haji Normal Lagi, Batasan Usia Dihapus

Senin, 9 Januari 2023 | 10:01 WIB
X