METROPOLITAN - Setelah kantor Telkomsel dibakar, kini giliran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang berada di Kota Jayapura dibakar massa pada Jumat (30/8) pagi.
Pembakaran tersebut terjadi pada pukul 04:00 WIT (Waktu Indonesia Timur). Komisioner KPU Provinsi Papua Adam Arisoy mengatakan, kondisi di Papua kian memanas dan semakin meluas di berbagai daerah. “Ya benar, kantor KPU Papua sudah dibakar jam empat subuh tadi,” kata Adam Arisoy.
Adam mengaku belum bisa memastikan kronologi kejadian pembakaran tersebut. Namun berdasarkan informasi yang didapatnya, massa yang melakukan pembakaran diduga adalah massa yang menginap di kantor gubernur Papua. ”Saya tidak tahu pasti. Massa kan sebelumnya memang menggelar aksi damai. Kebetulan jarak kantor gubernur dengan kantor KPU dekat,” jelasnya.
Dampak pembakaran kantor KPU tersebut, lanjut Adam, seluruh dokumen penetapan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua hangus terbakar. ”Semua dokumen penetapan caleg DPRD Provinsi Papua sudah terbakar habis,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Adam, pihaknya sedang menelusuri apakah masih ada dokumen yang terselamatkan. Selain itu, pihaknya juga mencari tempat baru untuk melanjutkan kegiatan administrasi. KPU Provinsi Papua juga akan segera membuat laporan ke pimpinan kesekretariatan KPU RI.
”Itu langkah yang kami lakukan. Karena yang jelas semua dokumen sudah nggak ada lagi. Kami nanti akan coba cek apakah masih ada kopi atau scan yang bisa dipakai atau semua dalam bentuk sudah habis terbakar. Sehingga biar aman semuanya,” pungkas Adam.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan tidak ada opsi referendum untuk Papua. Tuntutan referendum sebelumnya muncul setelah adanya berbagai aksi yang terjadi di Papua. Hal itu disampaikan Wiranto dalam konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8) malam.
”Kesepakatan kita tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan, NKRI harga mati. Hal itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan berdasarkan keputusan PBB bahwa Irian Barat, Papua, Papua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia,” kata Wiranto.
Wiranto menuturkan, pemerintah sudah melakukan semua cara untuk meredam demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua. Selain itu, pada Jumat siang, ia juga sudah bertemu sejumlah tokoh Papua di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.
”Kita sudah melakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih. Tadi siang sudah temui dari tokoh masyarakat dari Papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR,” jelasnya.
”Kita bicara apa yang terjadi di sana, tidak dalam forum salah menyalahkan tapi bicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan,” tambah Wiranto.
Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah tokoh Papua, antara lain mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, tokoh muda Papua Samuel Tabuni, Alfred Papare, Frans Ansanay, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas dan Airis Waimuri.
”Kalau situasi menegangkan, situasi yang panas, harus bisa masuk suasana damai sehingga dialog bisa dilakukan. Karena dialog tidak mungkin bisa dilakukan kalau rusuh. Jadi rusuh harus tenang dulu, baru bisa dialog,” ungkap Wiranto.
Wiranto mengaku Presiden Joko Widodo juga ingin langsung ke Papua. ”Pasti akan ke Papua pada saat yang tepat,” pungkas Wiranto. (sua/ber/mam/run)
