METROPOLITAN – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ahok akan menggantikan Tanri Abeng.  "Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama di Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11) kemarin. Erick Thohir sebelumnya menyatakan semua komisaris di BUMN harus mundur dari partai. "Semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai," ujar Erick Thohir. Nama Ahok belakangan santer dikabarkan menjadi petinggi di BUMN migas tersebut. Ahok juga sempat datang ke Kementerian BUMN dan bertemu langsung dengan Erick Thohir. "Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (petinggi) BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa BUMN mana saya nggak tahu, mesti tanya ke pak menteri. Itu aja sih," ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Ditunjuknya Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina rupanya menjadi perdepatan banyak pihak meminta Ahok agar mengundurkan diri dari partai. Hal tersebut ditanggapi langsung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menurutnya Ahok tak harus mundur saat menjabat jadi komisaris. "Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan UU BUMN, maka Pak Ahok tidak masuk kategori sebagai pimpinan dewan, pimpinan partai. Dengan demikian, tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan UU dan PDI Perjuangan mempunyai pengalaman dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan," kata Hasto. Hasto kemudian menceritakan pengalaman PDIP dalam mengelola negara selama masa pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, pengelolaan negara saat itu berjalan baik. "Pada 2001-2004, Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, saat itu rakyat mencatat bagaimana kepentingan partai dan kepentingan dalam pengelolaan negara. Itu dipisahkan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di mana saat itu skala prioritas adalah menyelesaikan krisis multidimensi. Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk orang perorangan. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri," ucap Hasto. "BUMN ditujukan untuk mencapai tujuan negara karena itulah tidak boleh ada intervensi kepentingan politik praktis di dalam BUMN tersebut," tegas dia. (dtk/mam)