Rabu, 1 Februari 2023

Setop Salahkan Bogor

- Rabu, 26 Februari 2020 | 08:48 WIB

METROPOLITAN - Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya beberapa hari terakhir rupanya membuat Ibu Kota kebanjiran. Sedikitnya ada 200 RW atau ribuan rumah yang ikut terendam. Namun lagi-lagi di balik bencana yang melanda Ibu Kota tersebut, Bogor selalu menjadi kambing hitam dengan alih-alih ‘Kiriman dari Bogor’. Hal itu membuat masyarakat Bogor bereaksi keras atas segala tudingannya yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dianggap tidak dapat mengendalikan banjir dari hulu. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Agus Salim, meminta seluruh masyarakat dan pejabat-pejabat yang ada di DKI Jakarta untuk bermuhasabah diri. Sebab, menurutnya, momen musibah itu jangan dijadikan tempat untuk saling hujat. “Lagian juga curah hujan di sana kan memang tinggi, sehingga tidak serta-merta ini karena kiriman,” kata Agus Salim kepada Metropolitan, Selasa (25/2). Secara tegas, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta masyarakat Jakarta berhenti menyalahkan Bogor jika wilayahnya terkena banjir. Ia mengungkapkan, Pemkab Bogor sesungguhnya sudah berupaya sekuat tenaga membantu Jakarta dalam menanggulangi masalah banjir. “Setop! Jangan salahkan Bogor. Semua pihak punya andil untuk mengatasi persoalan banjir ini,” tegas Agus. Dengan dilakukannya perbaikan sistem irigasi, penataan di kawasan hulu dan rencana pembuatan waduk di beberapa titik merupakan bentuk keseriusan Pemkab Bogor dalam membantu Jakarta menanggulangi masalah banjir. Agus juga mengaku sedih ketika mengetahui bahwa bantuan provinsi yang diberikan DKI Jakarta untuk Kabupaten Bogor hanya Rp5 miliar. “Ketika banjir, ini selalu disalahkan. Tetapi ketika diminta ikut berpartisipasi, malah begitu. Tetapi kita saat ini sedang berkomunikasi, mudah-mudahan bisa bertambah bantuannya,” ujarnya. Dalam waktu dekat ini, Agus berharap komunikasi antara kedua pemerintahan bisa terjalin. Hal ituagar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Bumi Tegar Beriman mendapat bantuan provinsi dari DKI Jakarta. Senada, Bupati Bogor Ade Yasin juga mengakui bahwa Bogor selalu disalahkan sejak dulu saat Jakarta dilanda banjir. Padahal, menurutnya, banjir yang terjadi di Jakarta tidak selalu dikarenakan banjir lintasan Sungai Ciliwung yang memiliki hulu di kawasan Puncak. “Dari dulu setiap banjir di Jakarta memang Bogor selalu disalahkan. Padahal banjir di Jakarta tidak selalu dari Bogor,” ujar Ade Yasin kepada Metropolitan. Ade Yasin juga meminta Kementerian ATR/BPN agar mengecek beberapa jumlah vila yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebab jika IMB tidak keluar, menurutnya, vila tersebut berdiri di lahan yang tidak boleh dibangun. “Tolong dicek juga siapa yang mengizinkan mereka untuk alih fungsi lahan,” pintanya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, lebih dari 200 RW di Ibu Kota terkena dampak banjir. Ketika disinggung banjir yang sudah berkali-kali terjadi di Jakarta sejak memasuki 2020, Anies enggan berkomentar banyak. Anies mengaku konsentrasi pihaknya saat ini menangani korban banjir. "Sekarang konsentrasi pada penanganan. Cuaca seperti ini masih akan terjadi beberapa waktu ke depan," ucap Anies saat memantau Pintu Air Manggarai, Jakarta, kemarin pagi. Anies menyinggung ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Desember 2019 bahwa cuaca ekstrem akan terjadi hingga Maret 2020. Anies enggan berkomentar lagi ketika ditanya mengenai antisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menghadapi cuaca ekstrem tersebut. "Cukup,"singkat Anies. Pada awal pernyataan, Anies menilai banjir yang terjadi pada Selasa pagi karena curah hujan yang tinggi, bukan karena aliran dari hulu di Bogor. Seperti di Pintu Air Manggarai, sempat berada pada level Siaga I dan kini turun menjadi Siaga II. Menurut Anies, seluruh jajaran Pemprov DKI saat ini berada di lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir. Karena itu, Anies mengimbau warga korban banjir yang membutuhkan bantuan agar menghubungi 112 atau datang ke kantor kelurahan terdekat. "Kita akan bantu respons semua yang jadi kebutuhan masyarakat," ucap Anies. Kini, lanjut Anies, pihaknya sedang berkonsentrasi pada penanggulangan bencana. "Semua sumber daya kita siapkan untuk terjun ke lapangan. Semua kegiatan pemprov difokuskan di lapangan. Semua pertemuan, rapat, batal semuanya. Turun ke lapangan,"imbuh Anies. Terpisah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) ikut berkomitmen membantu mengendalikan banjir Jakarta dan sekitarnya. Bahkan, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang mengidentifikasi lokasi-lokasi yang dibangun tak sesuai peruntukan atau tidak memiliki alas hak. Bangunan yang tak sesuai peruntukan akan dibongkar. "Untuk pemulihan Jakarta kita identifikasi lokasi-lokasinya. Ada tempat yang mau kita bongkar," kata Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang, Selasa (25/2). Budi menjelaskan banjir di Ibu Kota disebabkan sekitar 40 persen daratan Jakarta berada di bawah permukaan air. Selain itu, saat intensitas hujan tinggi, Jakarta tidak mampu menahan air karena daerah resapan tertutup bangunan. Selain penataan bangunan di Jakarta yang merupakan bagian hilir, Kementerian ATR/BPN akan melakukan audit di bagian hulu dan tengah. Di bagian hulu, persoalan utamanya terletak pada banyaknya vila di kawasan Puncak, Bogor. Pihaknya menduga jumlah bangunan di Puncak telah melampaui yang diizinkan. Meski demikian, pihaknya akan memberi hak pakai kepada para pemilik vila. Langkah itu dilakukan lantaran alih fungsi lahan di kawasan Puncak telah berlangsung puluhan tahun. "Kita juga salah, dari dulu nggak urusin. Kita tata kembali," katanya. Di bagian tengah, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna melakukan sertifikasi tanah untuk badan air, seperti situ, danau, embung dan waduk, terutama di kawasan Bogor dan Depok. Langkah itu dilakukan untuk mencegah alih fungsi situ, danau, embung dan waduk. "Situ, embung, danau dan waduk berfungsi sebagai penahan air sebelum masuk ke wilayah Jakarta. Kita kerja sama mau sertifikat agar situ tidak berkurang," ungkapnya. Sebelumnya, Anies Baswedan dan Ade Yasin sempat saling sindir soal penanganan banjir. Anies menyebut permasalahan banjir bukan karena program normalisasi Kali Ciliwung yang belum selesai. "Kuncinya itu ada pada pengendalian air, sebelum masuk pada kawasan pesisir. Kalau bisa dikendalikan, Insya Allah bisa dikendalikan. Tapi selama membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air mengalir ke sungai," kata Anies. Menanggapi pernyataan gubernur DKI Jakarta itu, Ade Yasin mengaku Pemkab Bogor selama ini sudah melakukan beragam upaya untuk mengendalikan kiriman air dari sungai-sungai yang mengalir ke Jakarta. Karena itu, Ade Yasin mengaku kebingungan jika Anies masih mengungkit soal pengendalian air di wilayah Bogor ketika Jakarta kebanjiran. Dengan nada bercanda, Ade Yasin bahkan mengaku dirinya bukanlah Avatar (tokoh film kartun, red) yang mampu mengendalikan air dengan kedua tangan. "Saya bukan Avatar. Mengendalikan orang itu lebih mudah ketimbang mengendalikan air. Tidak bisa saling lempar tanggung jawab. Semua harus terkoordinasi, baik pusat, Provinsi Jakarta dan daerah terdampak,” jelas Ade Yasin. Ia mengungkapkan, Pemkab Bogor memiliki program Bogor Babat, yakni membasmi atau merobohkan vila tanpa izin dan juga yang berdiri di atas lahan Perhutani, sehingga bisa dijadikan daerah resapan air. Dalam kondisi dilanda bencana alam, Ade menilai sebaiknya tak perlu saling menyalahkan dan harus legawa. "Tidak perlu saling menyalahkan. Karena kalau saya harus membela diri, saya juga bisa. Karena kita adanya di atas (hulu sungai, red), tapi kan tidak bisa begitu juga. Dalam kondisi ini, kita harus saling legawa, tidak harus saling menyalahkan,"pintanya. Ia mencontohkan wali kota Bekasi yang saling bantu mencari solusi masalah pengendalian air di Bogor yang mengalir ke Bekasi. "Sama dengan Bekasi, kan air dari Cikeas, Cileungsi mengalir ke Bekasi. Tetapi wali kota tidak salahkan kami. Kami saling kontak untuk saling membantu. Nah, harusnya begitu,"ucap Ade. Ia menambahkan, dengan kondisi saat ini, sebelum saling menyalahkan lebih baik memikirkan solusi seperti apa yang terbaik. (dil/b/dtk/kmp/mam/run)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Tiga Bocil Puncak Jadi Korban Pedofil

Rabu, 1 Februari 2023 | 10:02 WIB

9 Korban Wowon Cs Tewas, Terakhir Anak-Istri Dihabisi

Jumat, 20 Januari 2023 | 10:01 WIB

Sebulan Dua Kali Tawuran di Bogor, 1 Tewas

Senin, 16 Januari 2023 | 10:01 WIB
X