METROPOLITAN - Rencana program vaksi­nasi yang bakal dilakukan pemerintah pusat pada November nanti menuai pro-kontra. Kek­hawatiran muncul perihal keamanan dari vak­sin corona itu. Pasalnya, ditemukan seorang sukarelawan uji coba vaksin Covid-19 di Brasil yang meninggal dunia setelah diberi pengebal imun tersebut. Dikutip dari The Guardian, relawan yang me­ninggal dilaporkan bernama Dr Joao Pedro Feitosa. Ia merupakan petugas medis berusia 28 tahun yang merawat pasien Covid-19 di Brasil. Ia meninggal setelah menjadi relawan uji klinis vaksin Covid-19 AstraZeneca. Atas kejadian itu, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher me­minta proses pengadaan vak­sin corona di Indonesia harus dibuat transparan. ”Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dila­kukan uji klinis fase tiga di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authoriza­tion), maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran ma­syarakat,” kata Netty. Netty menilai saat ini publik mulai khawatir perihal kea­manan dari vaksin corona. Ia pun meminta pemerintah tidak memberikan vaksin yang ma­sih ’setengah jadi’ kepada masyarakat. ”Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar, aman atau tidaknya vaksin ini. Jangan sampai vaksin yang diberikan masih ‘setengah jadi’, ini akan membahayakan penduduk,” ujarnya. Di sisi lain, persoalan program vaksinasi juga dikeluhkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Mereka bahkan sampai menyurati Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putrantoter­kait program vaksinasi virus corona(Covid-19). IDI me­minta program vaksinasi co­rona tidak dilakukan tergesa-gesa. Hal itu disampaikan IDI da­lam sebuah surat yang ditan­datangani Ketua Umum PB IDI dr Daeng M Faqih. Surat itu diunggah di akun Twitter resmi PB IDI, Kamis (22/10). Tembusan surat itu juga dit­ujukan kepada ketua Satgas Penanganan Covid-19 hingga kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Poin yang disampaikan dalam surat itu adalah IDI menyebut ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan jenis vaksin yang akan dise­diakan. Syarat itu meliputi vaksin sudah terbukti efekti­vitas, imunogenitas serta kea­manannya dengan dibuktikan hasil yang baik melalui uji klinik fase ketiga yang sudah dipublikasikan. Kemudian dalam situasi pandemi ini, Organisasi Kese­hatan Dunia (WHO) memper­kenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui pro­ses Emergency Use Authoriza­tion (EUA) untuk vaksin Co­vid-19 kepada lembaga yang memiliki otoritas. Di Indone­sia, lembaga yang dimaksud adalah BPOM. Lalu dalam program vaksi­nasi perlu juga diperhatikan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of The World Health Organization (SAGE WHO). IDI sekali lagi menekankan program vaksi­nasi memerlukan persiapan yang baik. Menanggapi hal itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional(KPCPEN), Airlang­ga Hartarto, menyatakan IDI dilibatkan dalam program vaksinasi virus corona(Covid-19). Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga terkait vaksinasi di Indonesia. Airlangga juga me­negaskan waktu dimulainya vaksinasi coronaharus menung­gu sertifikasi dari BPOM. Jika izin vaksinasi dari BPOM sudah diberikan, pemerintah sela­njutnya akan memperhatikan kesiapan fasilitas untuk vaksi­nasi. Airlangga menegaskan pemerintah mengutamakan keselamatan warga yang akan divaksin. Kementerian Kesehatan se­belumnya menyebut rencana suntik vaksin corona akan dimulai pada November 2020. Airlangga sekali lagi menegas­kan vaksinasi baru akan di­mulai jika sudah ada sertifi­kasi dari BPOM. ”Jadi ini adalah persiapan, menunggu hasil clinical trial dari proses di Badan POM,” ujarnya. Ketakutan program vaksi­nasi juga dirasakan warga Kota dan Kabupaten Bogor. Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim merasa tidak yakin ada warga yang menolak divaksinasi. ”Kita sih intinya ini demi ke­baikan, dan saya nggak yakin orang nggak mau divaksin. Saat ini masyarakat sudah cerdas dan pintar. Kalau yang nggak pintar itu kan yang bikin hoaks. Kalau manusia mau divaksin, itu kan supaya nggak kena Covid,” kata Dedie. ”Ya nggak mungkin lah me­reka nolak. Itu yang nolak mungkin takut disuntik saja, bukan karena takut vaksinnya. Kalau vaksinnya bisa ditelan, pasti ditelan. Kalau takut ya itu takut karena disuntik, bu­kan karena vaksinnya,” sam­bungnya. Soal adanya warga yang me­ninggal karena vaksinasi, Dedi mempertanyakan vaksi­nasi yang diberikan kepada orang tersebut. ”Itu vaksin apa? Harus uji medis dan uji klinis terlebih dahulu. Itu kan yang meninggal uji klinis, bukan vaksin finalis, kan beda,” ucap­nya. Adapun, sambungnya, vaksi­nasi sekarang prosesnya ma­sih berlangsung. Jadi tahapan yang sekarang masih dalam tahapan uji klinis. Apalagi uji klinis itu terdapat surat ber­kontrak. ”Misalkan saya mau sukarela sebagai orang yang diuji coba vaksin, terus di sana kan ada klausul. Dan kalau berakibat fatal, tanggung sendiri. Namanya juga uji coba vaksin,” ujarnya. Terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Irwan menu­turkan, soal warga yang dip­erkirakan menolak vaksinasi, pihaknya dalam hal ini akan lebih menyosialisasikan ke­pada orang-orang yang dip­rioritaskan. ”Akan kami lebih sosialisa­sikan. Karena vaksinasi ini baik. Adapun adanya informasi adanya warga yang meninggal di luar negeri karena vaksin, informasi itu belum bisa dite­tapkan secara pasti,” tuntasnya. (dtk/yos/c/rez/run)