METROPOLITAN - Isu kudeta di tubuh Partai Demokrat terus berlanjut. Terbaru, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilaporkan man­tan Ketua DPR Marzuki Alie ke polisi. Namun, laporan mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat itu ditolak Penyidik Bareskrim Polri. Untuk diketahui, Marzuki Alie melaporkan sejumlah nama pejabat Partai Demokrat ke Bareskrim Polri. Salah satu nama yang dilaporkan adalah Ketum Partai Demokrat AHY. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Marzuki Alie, Rusdiansyah. ”Lagi buat pengaduan. Pengaduan du­gaan pencemaran nama baik dan fitnah,” kata Rusdiansyah. Selain itu, ia menyebut tidak hanya AHY yang dilaporkan Marzuki Alie. Total lima orang yang masuk laporan ke Bares­krim Polri. Lima orang terse­but terdiri dari empat pengu­rus Partai Demokrat dan satu kader non-pengurus. Namun, Rusdiansyah tak menjabarkan detail siapa saja nama yang dimaksud dari empat orang lain, selain AHY. Ia hanya memberikan inisial dari empat nama selain AHY. ”Betul, ada lima yang diadukan di Bareskrim hari ini. Inisial saja ya. SH, HK, RN, HMP, dan AHY,” terangnya. Tetapi setelah bertemu dengan Penyidik Bareskrim Polri, Kuasa Hukum Marzuki Alie, Kamis (4/3) sore keluar dari sentra pelayanan kepo­lisian tanpa bukti laporan. Rusdiansyah menjelaskan ditolaknya laporan tersebut lantaran kurang bukti. “Me­reka belum diterima penyidik karena kurangnya berkas atau alat bukti yang dilampirkan, salah satunya terkait Angga­ran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai De­mokrat,” katanya. ”Masih ada beberapa barang bukti yang kurang terkait ma­salah AD/ART Demokrat. Maka kami memilih untuk melakukan pengaduan terle­bih dahulu, tiga hari ke depan kita akan konfirmasi kem­bali sembari kita lengkapi syarat formil dan materilnya,” sambungnya. Menurutnya, penyidik telah meminta agar tim kuasa hukum melengkapi barang bukti yang berkaitan dengan pemecatan Marzuki Alie. “Penyidik mem­beri waktu tiga hari untuk melengkapi alat bukti tersebut,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat memecat Marzuki Alie bersama enam kader lainnya secara tidak hormat. Tujuh kader tersebut dianggap terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemim­pinan partai. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, mantan Sekre­taris Jenderal Partai Demokrat itu terbukti melakukan pelang­garan etika partai. Marzuki dianggap bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapan­nya secara terbuka di media massa tentang kebencian serta permusuhan kepada Partai Demokrat. ”Sebagai­mana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai De­mokrat,” pungkas Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2). Dilain hal, isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kian mencuat. Sejumlah pihak yang mengaku pendiri partai berlambang mercy itu bahkan mengklaim sudah mendapat dukungan yang cukup dari pengurus di daerah. Lalu ba­gaimana sikap pengurus De­mokrat di daerah menang­gapi wacana KLB? Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor R Dodi Setiawan secara lantang menolak di­gelarnya KLB. Sebab, men­urutnya, KLB digelar harus mendapat dukungan dari para ketua-ketua DPC. “Saya R Dodi Setiawan SH, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, mengingatkan jangan pernah sekali-kali membuat onar dan melakukan KLB. Karena kami para ketua-ketua DPC yang mempunyai hak suara,” katanya kepada Met­ropolitan, Selasa (2/3). Anggota Komisi III yang se­kaligus ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bogor itu juga kembali mengingatkan jika KLB itu dilakukan, maka para ketua DPC se-Indonesia akan siap beramai-ramai mendatangi dan membubar­kannya. “Dan kami para ketua-ketua DPC akan menghadang dan menggeruduk apabila KLB ilegal tetap akan dilaku­kan,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya merasa heran dengan klaim sekelom­pok orang yang mengatasna­makan pendiri partai yang mengaku sudah mendapat dukungan dari pengurus dae­rah. Sepengetahuannya, seluruh ketua DPD Demokrat se-Indo­nesia sudah berikrar dan solid bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Untuk DPD Jabar sendiri, pria yang juga menjabat ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini mengaku menolak KLB dan meminta mengabai­kannya. “Tolak dan abaikan (KLB). Setahu saya, semua ketua DPD PD (Partai Demo­krat) se- Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal,” kata pria yang ka­rib disapa Kang AW itu, Se­lasa (2/3). (kom/rez/run)