Senin, 30 Januari 2023

Produksi Vaksin dalam Negeri Terus Digeber

- Rabu, 15 Desember 2021 | 10:40 WIB

Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus melakukan penguatan dan transformasi sistem kesehatan nasional menuju Indonesia yang mandiri dan memiliki ketahanan kesehatan yang baik. PEMERINTAH terus mendorong berbagai upaya penguatan, termasuk percepatan kemandirian dan pengembangan fraksionasi plasma yang menghasilkan produk derivat plasma agar da­pat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri dan kapasi­tas industri Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, da­lam acara Seminar dan Rapat Kerja Teknis Tingkat Nasional Unit Donor Darah Palang Me­rah Indonesia (UDD PMI) dengan tema ‘Fraksionasi Plasma’ di Jakarta, Selasa (14/12). Menurutnya, fraksionasi plasma memiliki potensi pa­sar yang besar dan secara global permintaan produk derivat plasma berjumlah 25 juta liter per tahun. “Berdasarkan pengalaman dalam penanganan Covid-19, kita melihat bahwa kemam­puan industri farmasi dalam negeri menjadi penting. Ka­rena selain menyelamatkan devisa negara juga mencip­takan respons yang cepat terhadap kebutuhan dalam negeri. Alhamdulillah kemam­puan sektor kesehatan kita sudah cukup responsif. Apa­lagi kalau ditambah kemam­puan fraksionasi darah,” ujar Menko Airlangga. Dari sisi regulasi, berbagai aturan telah dikeluarkan se­bagai bukti keseriusan pe­merintah dalam upaya peng­embangan fraksionasi plasma. Antara lain, Peraturan Pe­merintah (PP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Men­teri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Penyel­enggaraan Fraksionasi Plas­ma. Dalam PP Nomor 7 Tahun 2011, pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan badan usaha berbadan hukum yang telah memiliki izin pro­duksi dari menteri untuk menjadi fasilitas penyeleng­gara fraksionasi plasma. Produk hasil fraksionasi plasma harus memenuhi stan­dar mutu keamanan dan ke­manfaatan untuk melindun­gi pengguna produk. Lebih lanjut, Permenkes Nomor 15 Tahun 2019 men­syaratkan fasilitas fraksio­nasi plasma untuk memiliki sertifikat CPOB (Cara Pem­buatan Obat yang Baik) untuk produk obat derivat plasma, sehingga konsumen dapat meyakini bahwa produk de­rivat plasma yang dihasilkan berkualitas baik. “Salah satu target Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah peningkatan kemam­puan produksi dalam negeri, terutama vaksin, terapeutik, dan termasuk urusan darah. Terkait fraksionasi plasma ini regulasinya sudah ada, tinggal implementasinya bahwa ini tidak hanya melibatkan BUMN tetapi juga boleh melibatkan swasta,” pungkas Menko Air­langga. Turut hadir pada kesempa­tan tersebut yakni Menteri Kesehatan yang diwakili Wa­kil Menteri Kesehatan Dante Saksosno Harbuwono, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla be­serta jajaran, Direktur Stan­darisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Lucia Rizka Andalusia, dan Kepala Divisi Perencanaan dan Stra­tegi Bisnis PT Bio Farma (Per­sero) Taufik Wilmansyah. (*/fin/run)

Editor: admin metro

Tags

Terkini

9 Korban Wowon Cs Tewas, Terakhir Anak-Istri Dihabisi

Jumat, 20 Januari 2023 | 10:01 WIB

Sebulan Dua Kali Tawuran di Bogor, 1 Tewas

Senin, 16 Januari 2023 | 10:01 WIB

Faskes Bogor nggak Masuk Standar WHO

Jumat, 13 Januari 2023 | 10:01 WIB

HUT Ke-50, PDIP Panaskan Mesin Partai Jelang Pemilu

Senin, 9 Januari 2023 | 23:00 WIB

Pergi Haji Normal Lagi, Batasan Usia Dihapus

Senin, 9 Januari 2023 | 10:01 WIB
X