Sumardi. Namanya bukan hanya tercatat sebagai sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) Kabupaten Bogor. Tetapi juga masuk daftar buronan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor akibat perbuatan yang merugikan. SUMARDI yang pernah men­jadi pejabat di Badan Penang­gulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor terendus melakukan penya­lahgunaan wewenang. Ia ber­sama anak buahnya berani melakukan tindak korupsi duit bencana. Belum sempat ditahan, Su­mardi diduga melarikan diri bersama anak dan istrinya. Kejari Kabupaten Bogor pun kecolongan. Sebab, saat mela­kukan upaya penjemputan, Sumardi justru tidak ada di rumah. Kondisi rumahnya sepi tan­pa penghuni. Pagar pun dikun­ci rapat, lengkap dengan gem­boknya. ”Sudah seminggu ini rumah­nya kosong,” begitu kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Ke­jari Kabupaten Bogor Dody Wiraatmaja, menirukan ucapan tetangga Sumardi. Dody menuturkan, sebelum dilakukan penjemputan, pi­haknya sudah tiga kali mela­kukan pemanggilan. Namun, yang bersangkutan selalu mangkir. Terakhir, informasi dari kuasa hukumnya, Su­mardi sedang sakit sehingga tidak bisa memenuhi pang­gilan penyidik Kejari Kabupa­ten Bogor. “Ketika kami datang ke ru­mahnya, rumahnya kosong dan digembok semua. Tetapi kita juga sudah berpesan ke­pada ketua RT sekitar, jika tersangka Sumardi ada agar datang ke kejari atau kita yang menjemput,” ujar Dody. Ketika penjaga rumahnya dimintai keterangan, lanjut Dody, tersangka Sumardi su­dah seminggu tidak ada di rumah. Padahal, jika melihat surat sakit yang diberikan kuasa hukum tersangka, se­harusnya Sumardi berada di rumah untuk beristirahat. “Dari panggilan yang kedua, tersangka Sumardi melalui kuasa hukumnya memberikan surat sakit dan diminta untuk rawat jalan oleh dokter yang menanganinya,” paparnya. Tak hanya ke rumahnya, penyidik dari kejari juga me­meriksa kantor Sumardi ya­kni Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Namun, ia tetap tidak ditemukan. Bahkan, Su­mardi meminta anak buahnya menandatangani berkas-ber­kas agar ia tetap mendapatkan gaji. “Ketika cek ke tempat kerja­nya, yang bersangkutan ini sudah hampir satu bulan tidak masuk kantor. Tetapi absen Sumardi tetap masuk karena ditandatangani anak buahnya,” terang Dody. Karena sikap Sumardi yang tidak kooperatif, kejari pun bakal menerbitkan surat Daf­tar Pencarian Orang (DPO). Sehingga, masyarakat yang melihat Sumardi dapat menga­mankannya atau menghubungi kejari. “Kalau suratnya sudah terbit maka masyarakat berhak mengamankannya atau langs­ung menghubungi kami,” im­buh Dody. Tak tinggal diam. Kejari Ka­bupaten Bogor pun segera menerbitkan surat DPO untuk tersangka kasus korupsi dana kebencanaan Sumardi yang merupakan Sekretaris Disda­gin Kabupaten Bogor. Ia menambahkan, saat pe­manggilan pertama, tersang­ka Sumardi beralasan sakit. Begitu juga dengan pemang­gilan kedua, tersangka mem­berikan surat sakit melalui pengacaranya, dengan jangka waktu tiga hari. Namun, ke­tika dilayangkan panggilan ketiga, yang bersangkutan tetap mangkir tanpa alasan. “Tersangka Sumardi ini sudah tidak kooperatif dari pertama pemanggilan. Bahkan saat ini nomor handphone sudah tidak aktif semua,” tutur Dody. Dalam pemanggilan kedua, Dody mengaku pihaknya sem­pat mengkroscek kebenaran surat sakit yang dikirimkan Sumardi kepada penyidik. Meski dokter yang menanga­ni Sumardi membenarkan bahwa yang bersangkutan mengalami sakit asam lambung, namun dalam tiga hari dapat pulih kembali. “Surat sakit itu diberikan pada 18 Agustus atau pemang­gilan kedua. Seharusnya saat ini yang bersangkutan sudah pulih. Karena jika dihitung dari surat sakit itu, memiliki jangka waktu tiga hari,” papar­nya. Dengan tidak kooperatifnya Sumardi, Dody menegaskan tidak menutup kemungkinan sanksi yang bakal menjerat Sumardi akan bertambah lan­taran tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum. “Mungkin bisa saja bertam­bah. Seharusnya tersangka ini bisa bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegasnya. Sebelumnya, Sumardi telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana tanggap darurat pada dinas BPBD. Ke­rugian negara akibat perbua­tan kedua tersangka mencapai Rp1,7 miliar. ”Melalui proses berdasarkan mekanisme yang ada pada kami, jadi pada hari ini kami telah menetapkan dua orang. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 723, kemu­dian surat penetapan tersang­ka nomor 724, kami telah menetapkan dua orang ter­sangka. Yaitu yang pertama atas nama inisial S, yang kedua atas nama inisial SS,” kata Kasi Intel Kejari Cibinong Ju­anda dalam keterangannya, Kamis (28/6). ”Itu perkembangan terbaru terkait penanganan tindak pidana penyidikan dana tang­gap darurat pada dinas BPBD tahun anggaran 2017,” tam­bahnya. Juanda menjelaskan dugaan tindakan korupsi itu dilakukan pada 2017 ketika S menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Ka­bupaten Bogor. Sedangkan, SS bekerja sebagai staf atau anggota di Bidang Kedarura­tan dan Logistik BPBD Kabu­paten Bogor dengan status pegawai kontrak. ”Tersangka inisial S ini men­jabat Kepala Bidang Kedaru­ratan dan Logistik pada kantor BPBD Kabupaten Bogor pada 2017. Kedua, tersangka atas nama SS, yang bersangkutan sebagai pegawai kontrak pada BPBD Kabupaten Bogor tahun 2011–2018,” jelas Juanda. ”Kalau S, dia berperan seba­gai yang melakukan pelaks­anaan kegiatan pencairan anggaran BTT (Belanja Tak Terduga, red) tahun anggaran 2017 tersebut. Sedangkan ter­sangka SS, dia membantu dalam tugasnya sebagai staf ataupun anggota dari kabid. Si kabid ini sebagai pelaksana anggaran, pelaksana kegiatan,” bebernya. Juanda menyebut kerugian negara akibat dugaan tindakan korupsi yang dilakukan kedua tersangka mencapai Rp1,7 miliar. Dana yang dikorupsi merupakan dana BTT yang berasal dari Anggaran Penda­patan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017. ”(Kerugian negara, red) Dari kegiatan ini, berdasarkan hasil penghitungan kerugian nega ra mencapa i Rp1.743.450.000. Estimasi ku­rang lebih seperti itu. Angga­ran itu berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2017,” ungkapnya. Kedua tersangka, lanjut Ju­anda, diduga melakukan ko­rupsi dana bantuan untuk masyarakat korban bencana, sehingga jumlah yang disa­lurkan tidak sesuai ketentuan. ”Berdasarkan keterangan dalam proses penyelidikan, kita memperoleh keterangan saksi-saksi bahwa penyaluran bantuan yang disalurkan ke­pada korban itu tidak sampai sebagaimana mestinya. Ber­dasarkan ketentuan yang telah ada. Sehingga ada potongan-potongan, sehingga masyara­kat tidak mendapat secara sempurna dari bantuan ter­sebut,” jelas Juanda. Kedua tersangka dijerat Pa­sal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang tentang Tindak Pi­dana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan ancaman hukuman minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (mam/feb/ run)