Puluhan narapidana (napi) korupsi yang menerima program bebas bersyarat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, rupanya menjadi perhatian publik. Sebab, ada beberapa napi yang belum menyelesaikan setengah dari masa tahanan, namun tetap diberi program tersebut. ”NAPI tindak pidana ko­rupsi yang telah diterbitkan SK pembebasan bersyaratnya langsung dikeluarkan pada 6 September 2022,” kata Koor­dinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti melalui kete­rangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (7/9). Ia menyebut 23 nama-nama napi korupsi yang mempero­leh pembebasan bersyarat ialah Ratu Atut Chosiyah, Desi Aryani, Pinangki Sirna Malasari, dan Mirawati. Berikutnya, Syahrul Raja Sampurnajaya, Setyabudi Tejocahyono, Sugiharto, An­dri Tristianto Sutrisna, Budi Susanto, Danis Hatmaji, Pa­trialis Akbar, Edy Nasution, Irvan Rivano Muchtar, dan Ojang Sohandi. Kemudian, Tubagus Cepy Septhiady, Zumi Zola Zulkifli, Andi Taufan Tiro, Arif Budi­raharja, Supendi, Suryad­harma Ali, Tubagus Chaeri Wardana Chasan, Anang Sugiana Sudihardjo, dan ter­akhir Amir Mirza Hutagalung. Selama periode September 2022, Ditjenpas Kemenkum­ham sudah memberikan hak bersyarat berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas kepada 1.368 napi untuk semua kasus tindak pidana dari seluruh Indonesia. Secara umum, sepanjang 2022 sampai September, Dit­jenpas Kemenkumham telah menerbitkan 58.054 SK pem­bebasan bersyarat, cuti ber­syarat, dan cuti menjelang bebas bagi napi untuk semua kasus tindak pidana di Tanah Air. ”Dua puluh tiga di anta­ranya adalah napi tipikor yang sudah dikeluarkan,” terangnya. Ia mengatakan, dasar pem­berian hak bersyarat napi berupa pembebasan bersya­rat mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Pemasyara­katan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, napi yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti men­gunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembeba­san bersyarat, dan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tertentu seba­gaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Selain memenuhi syarat tertentu sebagaimana di­maksud ayat (2) napi yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan ber­syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan hu­ruf f, juga harus telah menja­lani masa pidana paling sing­kat dua per tiga dengan ke­tentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan. Terakhir, beber Rika, semua napi yang telah memenuhi syarat administratif dan sub­stantif dapat diberikan hak pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. ”Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non-diskrimi­natif kepada semua napi yang telah memenuhi persyaratan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Ko­misi Pemberantasan Korup­si (KPK) Firli Bahuri menyebut KPK tidak bisa menginter­vensi keputusan bebas ber­syarat napi korupsi dan be­gitu pula KPK yang tidak bisa mengintervensi hakim yang memberikan vonis ringan kepada terdakwa korupsi. Misalnya dalam kasus eks Jaksa Pinangki Sirna Mala­sari yang telah mendapatkan bebas bersyarat setelah dua tahun menjalani hukuman pidana. ”Hakim lebih paham tentang sesuatu perkara yang dipu­tuskannya. Karena itu, KPK menghormati keputusan yang dilakukan Mahkamah Agung ataupun dari badan-badan peradilan lain. Yang punya kewenangan untuk hal-hal lain dengan melakukan upaya hukum adalah jaksa bukan KPK,” papar Firli Bahuri. (mam/run)