Faskes Bogor nggak Masuk Standar WHO

Jumlah penduduk yang besar, ditambah wilayah yang terlampau luas, membuat Kabupaten Bogor kerja ekstra memenuhi standar pelayanan kesehatan. Sebab, saat ini fasilitas kesehatan (faskes) di Kabupaten Bogor dianggap belum sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

DARI(faskes)yang ada di Kabupaten Bogor, milik pe­merintah ataupun swasta, rupanya belum berimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan tidak menam­pik hal tersebut.

Ia menyadari standar fas­kes Kabupaten Bogor masih minim. Bahkan, Iwan menyebut saat ini Ka­bupaten Bogor butuh 1.257 tempat tidur agar dapat memenuhi standar WHO. Yakni rasio ketersediaan tempat tidur dengan jumlah penduduk 1/1.000. Ia menjelaskan saat ini Ka­bupaten Bogor memiliki 29 rumah sakit, baik swasta mau­pun milik pemerintah.

“Namun untuk memenuhi fasilitas kesehatan Kabupaten Bogor standar WHO, kami masih kekurangan 1.257 tem­pat tidur. Karena jumlah pen­duduk kita sekitar 5,4 juta jiwa, sementara rasio yang ditetap­kan WHO untuk ketersediaan tempat tidur itu 1/1.000 pen­duduk,” kata Iwan Setiawan.

Selain itu, terdapat 107 pus­kesmas, 121 puskesmas pem­bantu, dan 202 poliklinik plus satu cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung yang baru beroperasi sebagai klinik rawat jalan. Jika dijum­lahkan, total ketersediaan tempat tidur lebih dari 4.120 unit.

Untuk mencapai jumlah ideal, Kabupaten Bogor seti­daknya harus memiliki sekitar 5.400 unit tempat tidur di rumah sakit. Karena itu, Iwan menegaskan akan memberi kemudahan kepada investor yang ingin mendirikan rumah sakit mau­pun(faskes)di Kabupaten Bogor.

“Kita akan bantu lah perizi­nannya. Saat ini, kebutuhan masyarakat akan layanan kese­hatan terus meningkat. Jadi pemerintah juga harus bersin­ergi dan kolaborasi dengan pihak swasta untuk memberi layanan kesehatan merata dan berkualitas,” ujarnya.

Iwan berharap dengan se­makin mudahnya masyarakat menjangkau(faskes)Kabupaten Bogor, juga dapat mewujudkan karsa Bogor sehat sebagai sa­lah satu visi dan misi pemkab. Sementara itu, Ketua Forum Mahasiswa Bogor Raju Zalikal mengaku mendukung pemerin­tah daerah bekerja sama dengan swasta untuk menyediakan(faskes)yang sesuai standar WHO.

“Saya pikir perlu didukung. Lagian dengan kondisi Pemkab Bogor sekarang ini, agak sulit kalau tidak berkolaborasi,” kata Raju kepada Metropolitan, Selasa (12/1). Ia pun mengingatkan pemda agar anggaran kesehatan yang sudah ada dapat dimaksimal­kan untuk kebutuhan masy­arakat. “Yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana anggaran yang dimiliki pemkab ini bisa efektif penggunaannya dan jangan sampai terkorupsi,” ingatnya.

Menurut Raju, berkembang­nya sebuah wilayah yang dip­impin akan sangat berpenga­ruh pada kesuksesan anak bangsa. “Jika Pemkab Bogor punya impian agar masyarakatnya mapan dalam hal ekonomi, berprestasi pada aspek olah­raga, atau hal yang membang­gakan lainnya, saya pikir yang pertama kali harus dipastikan adalah kesehatan masyarakat,” ujarnya.

”Selama pemerintah berada dalam koridor pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, Forum Mahasiswa Bogor akan mendukung pem­kab,” sambungnya. Senada, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Ridwan Muhubi me­minta Pemkab Bogor pada tahun anggaran 2023 fokus meningkatkan pelayanan kese­hatan, sehingga bisa menjadi standar WHO.

”Dengan anggaran yang ada, harusnya Pemkab Bogor bisa fokus meningkatkan pelayanan, khususnya(faskes)di wilayah-wilayah,” katanya. Ia juga mengusulkan agar Pemkab Bogor meminta ban­tuan kepada pemerintah pusat atau provinsi untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Apala­gi jumlah tempat tidur yang disiapkan sangatlah banyak atau lebih dari seribu tempat tidur. ”Persoalan ini tidak bisa di­selesaikan pemkab. Pusat atau provinsi juga harus turun ikut memikirkan. Kita sama-sama tahu jumlah penduduk di Ka­bupaten Bogor ini sangat ba­nyak,” tuntasnya. (cr1/c/mam/feb/run)