JAKARTA, Jawa Pos – Pelaku usaha menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam pemilihan penanaman modal asing (PMA) di sektor multimoda. Sebab, pemerintah memiliki rencana terkait dengan relaksasi daftar negatif investasi (DNI).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menegaskan, pihaknya dapat memahami bahwa kebijakan DNI dikeluarkan agar kucuran investasi terbuka luas. Dari sana, pemerintah berharap bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
’’Namun, pengusaha nasional harus mendapat tempat dalam geliat sektor multimoda dan sekaligus didorong untuk dapat berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional,’’ ujarnya di Jakarta kemarin (5/8).
Carmelita pun berharap para investor asing diarahkan hanya menggarap proyek infrastruktur di sektor multimoda yang berskala besar. ’’Proyek yang diberikan ke pada asing lebih selektif dan investor asing diarahkan pada megaproyek saja,’’ kata nya.
Carmelita meminta, dalam perjanjian investasi di proyek besar oleh pemodal asing, para pengusaha dan sumber daya manusia (SDM) nasional tetap dilibatkan. ’’Jadi, pengusaha nasional tetap berperan dan tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri,’’ jelasnya.
Kadin juga mengharapkan peraturan presiden (perpres) terkait dengan DNI yang nanti dikeluarkan membatasi pembentukan anak usaha dari hulu ke hilir dalam kesepakatan konglomerasi PMA atas proyek besar.
’’Untuk di sektor angkutan multimoda itu kan bukan megaproyek. Karena itu, kami kurang setuju jika sektor multimoda di keluarkan dari daftar DNI,’’ terangnya. Dia menyebutkan, penanaman modal dalam negeri diharapkan masih menjadi mayoritas. (agf/c14/oki)