METROPOLITAN - Men­teri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pen­guatan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas dalam alokasi anggaran pendapatan belanja negara tahun depan. Ia menyebut sebanyak Rp99 triliun bakal dialokasikan untuk menjamin pangan na­sional dalam kondisi aman. “Food security menjadi sa­lah satu prioritas besar. Ada Rp99 triliun yang dialokasikan dan merupakan belanja dari berbagai kementerian dan lembaga. Tidak hanya pertanian, tetapi juga di bi­dang infrastruktur di PUPR, termasuk subsidi pupuk,” kata Sri Mulyani dalam Ja­karta Food Security Summit 5, Rabu (18/11). Pertanian menjadi salah satu sektor produksi yang akan terus didukung pemerin­tah. Sektor ini menjadi se­gelintir kelompok usaha yang masih tumbuh selama pan­demi dengan pertumbuhan pada kuartal III mencapai 2,15 persen secara tahunan. Sri Mulyani mengemukakan bahwa aktivitas sektor ini masih didominasi di per­desaan. Karena itu, bantuan sosial juga disalurkan bagi penduduk desa untuk me­mastikan sektor pertanian dapat terus menunjukkan kinerja positif. Ia mencatat lebih dari 8 juta masyarakat desa men­jadi penerima Bantuan Langs­ung Tunai (BLT). Dari jumlah tersebut, 7,3 juta di antaranya berprofesi sebagai buruh tani atau buruh nelayan. Jumlah ini setara dengan 92 persen dari total penerima. “Dengan dukungan ini, ki­nerja sektor pertanian akan tetap terjaga, dan ini terus kita lakukan untuk pemulihan ekonomi,” katanya. Selain BLT Desa, ujar Sri Mulyani, sejumlah dukungan lain yang disiapkan pemerin­tah untuk menjaga kinerja pertanian mencakup peng­embangan food estate seba­gai upaya peningkatan pro­duktivitas, dengan anggaran sebesar Rp104,2 triliun pada 2021, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) perta­nian dan juga pemberian subsidi untuk asuransi per­tanian dan peternakan. Sampai November ini, Sri Mulyani mengatakan, total area pertanian yang telah dilindungi asuransi mencapai 807.800 hektare dan terdapat 76.400 ekor sapi yang dilin­dungi dalam skema asuransi serupa. (bis/mam/run)