Fasilitas pengisian daya bagi pemilik kendaraan listrik di Ibu Kota terus bertambah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Pertamina meluncurkan fast charging station untuk mobil dan motor listrik, Kamis (5/8). Stasiun pengisian energi listrik itu diklaim memiliki keunggulan pada kecepatan pengisian setrum. DUA unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SP­KLU) itu berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jalan Lenteng Agung dan Jalan MT Haryono, Jakarta. Unit SPKLU yang diresmikan memiliki fa­silitas fast charging 50 kw. Dilengkapi berbagai jenis colokan atau plug charger standar Eropa dan Jepang. Misalnya, SCS2 gun (standar Eropa), chademo (standar Jepang). Juga arus listrik AC tipe 2 dengan daya 43 kw. “Jika di-breakdown, banyak komponen dari SPKLU yang bisa dibuat secara lokal,” kata Kepala BPPT, Hammam Riza. Ia menerangkan, proses char­ging atau pengisian daya pada motor listrik membutuhkan waktu 30 menit sampai 40 menit. Untuk mobil listrik, butuh 40 menit sampai 50 menit. Durasi pengisian daya itu dihitung dari nol sampai 100 persen. Menurut Hammam, riset fast charging berjalan sejak 2018. BPPT merupakan pionir peng­embangan SPKLU berjenis fast charging di Indonesia. BPPT bekerja sama dengan PT LEN untuk membuat unitnya. BPPT berhasil mengembang­kan SPKLU tipe fast AC 22 kw untuk mobil listrik. Kemudian, mengembangkan SPKLU un­tuk motor listrik. Nanti juga melayani pengisian energi motor listrik Gesits. BPPT juga berinovasi men­dirikan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dengan kapasitas 12 loker baterai motor listrik Gesits. Seluruh inovasi itu memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 40 persen. Hammam mengatakan, eko­sistem kendaraan listrik di Indonesia harus terus di­kembangkan. Tidak hanya soal keberadaan unit ken­daraan listriknya. Tetapi, juga infrastruktur pengisian ener­ginya. Selain model pengisian secara langsung, BPPT juga menyiapkan kajian tempat pengisian daya berbasis tukar baterai. Ia menuturkan, kebu­tuhan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Indonesia ke depan semakin besar. “Proy­eksi Kementerian ESDM, po­tensi 2021 ini ada 125 ribu unit mobil listrik. Kemudian, ada 1,34 juta unit motor listrik,” katanya. Banyaknya unit kendaraan listrik tersebut harus menda­pat dukungan infrastruktur yang memadai. Ia menjelaskan, semakin banyak kendaraan listrik di Indonesia memiliki dampak besar. Baik itu di sektor ling­kungan maupun keuangan negara. Kendaraan listrik ber­kontribusi pada penurunan impor bahan bakar sebanyak 1 juta barel pada 2020. Kemudian, diperkirakan kembali menurunkan impor sebanyak 373 juta barel pada 2050. Ia mengasumsikan pen­ghematan devisa dari penu­runan impor bahan bakar itu mencapai Rp87 triliun lebih. Selain membangun peranti fisik pengisian energi ken­daraan listrik, BPPT juga me­nyiapkan aplikasi pemantau­annya. Melalui aplikasi ber­nama SONIK, BPPT meman­tau pemanfaatan seluruh SPKLU yang telah terkoneksi. Data yang terekam di apli­kasi SONIK bisa dipakai untuk kajian kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, aplikasi SONIK bisa mendeteksi jika ada gangguan di lokasi SPKLU. Dirjen Ketenagalistrikan Ke­menterian ESDM, Rida Muly­ana, mendukung kerja sama BPPT dengan Pertamina yang menghadirkan SPKLU. Kerja sama itu bagian dari percepa­tan pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia. Ia mengungkapkan, dalam dokumen energi nasional, jumlah kendaraan listrik di­targetkan meningkat. Pada 2030, ditargetkan ada 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di Indonesia. Kemudian, untuk pembangu­nan SPKLU, pada 2030 ditarget­kan 25 ribu unit di seluruh Indonesia. “Sampai saat ini telah terbangun 147 SPKLU di 119 lokasi,” pungkasnya. (jp/ feb/run)