METROPOLITAN - Wacana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pe­masangan label risiko Bisphe­nol A (BPA) pada kemasan galon isi ulang sempat me­nuai respons ’lampu merah’ dari Komisi Pengawas Per­saingan Usaha (KPPU). Hal itu membuat masyarakat, terutama para pakar, turut memberikan beragam tang­gapan atas respons KPPU tersebut yang dinilai terlalu terburu-buru. Meski begitu, KPPU sendiri dinilai memiliki hak inisiatif untuk melakukan pemeriksa­an terhadap kebijakan atau pelaku usaha yang dicurigai memicu persaingan usaha tidak sehat di dalamnya. Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan pakar hukum persaingan usaha, Ningrum Natasya Sirait. ”Kalau ada isu menyangkut persaingan, ya bahkan KPPU punya hak inisiatif tanpa ada laporan pun,” ujar Ningrum dalam keterangannya. Ningrum juga membantah pernyataan bahwa wewenang KPPU dalam konteks ini baru bisa dijalankan ketika nanti­nya ada efek dari pemberla­kuan peraturan itu dan apa­bila ada keluhan bahwa ada indikasi persaingan usaha tidak sehat. Ia juga turut mengomen­tari pernyataan Mursal Mau­lana, pengajar FH Unpad, yang mengatakan bahwa KPPU dan BPOM adalah dua lembaga yang memiliki wewenang di wilayah berbeda. ”Memang dua wilayah yang berbeda, tapi kalau berdam­pak terhadap competitive­ness, ya wajarlah KPPU mem­beri perhatian. Kenapa harus menunggu komplain? Apa gunanya competition check­list kalau melihat bakal men­jadi beban?” ujarnya. Sebagai tambahan infor­masi, sebelumnya Dosen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mur­sal Maulana meminta agar KPPU tidak terburu-buru dalam menilai rencana BPOM membuat peraturan terkait pelabelan BPA pada produk air minum dalam kemasan galon berbahan plastik keras (polikarbonat). Menurutnya, KPPU sebaiknya wait and see (melihat dan menunggu) dan tidak tergesa-gesa melakukan tindakan. Di sisi lain, Komisioner KPPU, Chandra Setiawan, menegas­kan memang ada perbedaan perspektif antara BPOM dan KPPU dalam melihat revisi kebijakan yang akan melabeli ’berpotensi mengandung BPA’ pada galon guna ulang. Men­urutnya, kalau perspektif BPOM demi kesehatan ma­syarakat. tapi perspektif KPPU adalah jangan sampai regu­lasi itu dibuat untuk mengun­tungkan perusahaan tertentu saja. Chandra melihat polemik kontaminasi BPA yang beru­jung pada upaya pelabelan produk air galon guna ulang ini berpotensi mengandung diskriminasi yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. ”Sebabnya 99,9 persen in­dustri ini menggunakan galon tersebut, hanya satu yang menggunakan galon sekali pakai,” tandas Chandra. (dtk/ eka/run)