METROPOLITAN - Setoran negara melonjak drastis aki­bat lonjakan harga komoditas internasional yang muncul bak ’durian runtuh’. Sampai Juli 2022, penerimaan pajak sudah terkumpul Rp1.028,5 triliun atau 69,3% dari target sampai akhir tahun. ”Penerimaan pajak yang Rp1.028,5 triliun ini tumbuh 58,8% dibanding tahun lalu. Kenaikan dan penerimaan pajak yang sangat kuat dise­babkan karena harga komo­ditas, betul,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (11/8). Lebih rinci dijelaskan pero­lehan itu terdiri dari PPh non migas yang mencapai Rp595 triliun atau 79,4% dari target, PPN dan PPnBM Rp377,6 tri­liun atau 59,1% dari target, PPh migas Rp49,2 triliun atau 76,1% dari target, serta PBB dan pajak lainnya Rp6,6 tri­liun atau 20,5% dari target. Sri Mulyani menyebut har­ga komoditas yang naik me­nyumbangkan Rp174,8 triliun. Penerimaan pajak yang sang­at tinggi juga karena ada Pro­gram Pengungkapan Suka­rela (PPS) alias tax amnesty jilid II yang sebesar Rp61 triliun. Tingginya pertumbuhan penerimaan pajak juga dip­engaruhi rendahnya basis pajak pada 2021, seiring dengan kebijakan pemerintah yang menebar banyak insen­tif pada periode tersebut. ”Ini penerimaan pajak yang luar biasa tinggi dan tentu dana ini nanti dipakai untuk bantalan-bantalan, shock absorber baik untuk subsidi, kompensasi, bansos, serta berbagai belanja pemerintah yang lain,” tutur Sri Mulyani. Ada juga beberapa peneri­maan terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan per­pajakan (UU HPP). Dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), mencapai Rp3,02 triliun dari 121 platform elektronik sebagai penyetor pajak. Kedua, dampak penyesu­aian tarif PPN dari 10% men­jadi 11% memberikan kontri­busi Rp7,15 triliun sampai Juli 2022. Kebijakan ini sen­diri mulai diberlakukan April 2022. Lalu kontribusi dari pajak fintech Peer to Peer (P2P) lending yang mulai diberla­kukan Mei 2022 dan dilapor­kan Juni 2022, telah terkumpul Rp63,25 miliar dari PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan Rp19,90 miliar dari PPh 26 atas bunga pin­jaman yang diterima wajib pajak luar negeri. Terakhir dari pajak kripto yang diberlakukan sejak Mei 2022 dan mulai dilaporkan Juni 2022, telah memberikan kontribusi Rp42,60 miliar dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui PPMSE dalam negeri dan penyetoran sen­diri dan Rp46,33 miliar dari PPN dalam negeri atas pemun­gutan oleh non-bendaharawan. Penerimaan pajak yang mon­cer membuat Anggaran Penda­patan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus hingga akhir Juli 2022. Besarannya sangat fantastis yakni Rp106,1 triliun atau 0,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (dtk/eka/run)