Senin, 30 Januari 2023

Penetapan Tarif Ojol Kini Diserahkan ke Gubernur

- Rabu, 30 November 2022 | 18:01 WIB
ILUSTRASI: Sejumlah pengemudi ojek online saat menunggu penumpang di salah satu perkantoran di Jakarta.
ILUSTRASI: Sejumlah pengemudi ojek online saat menunggu penumpang di salah satu perkantoran di Jakarta.

METROPOLITAN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan revisi pada aturan soal ojek online (ojol). Revisi dilakukan pada PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menjelaskan perubahan akan dilakukan pada sebagian Pasal 11 pada aturan tersebut yang mengatur soal penentuan tarif ojol. Hendro menjelaskan kewenangan atas penetapan besaran tarif batas dan bawah akan dilakukan gubernur lewat pemerintah daerah. Kemenhub hanya menentukan formula penghitungan atas biaya jasa ojol. ”Pasal pada PM 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas penetapan besaran biaya jasa batas atas dan bawah yang dilakukan gubernur. Kewenangan menteri melalui Dirjen Darat ke depan hanya melakukan penetapan formula atas biaya jasa dimaksud,” ungkap Hendro dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (29/11). Bila revisi aturan ini benar-benar berlaku, Hendro menjelaskan besaran tarif yang sudah saat ini masih akan tetap berlaku hingga gubernur yang bersangkutan melakukan penyesuaian tarif kembali. Hal tersebut akan menjadi pasal baru di PM 12 Tahun 2019. ”Besaran biaya jasa atas dan bawah sebelum berlaku PM akan tetap berlaku sebelum gubernur melakukan penyesuaian kembali,” ujar Hendro. Dalam penjelasannya, Hendro tak menyebutkan kapan revisi PM 12 akan rampung. Hanya saja, dalam bahan paparannya dijelaskan revisi PM 12 sudah pada tahap pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya, asosiasi driver ojol sendiri sudah pernah meminta agar perhitungan tarif tidak hanya dilakukan oleh Kemenhub. Namun, perhitungan tarif dilakukan di tingkat pemerintah daerah yang bekerja sama dengan asosiasi. ”Tuntutan kami tetap bahwa tarif ojol sebaiknya regulator pusat juga menyerahkan wewenang besaran biaya tarif ojol kepada setiap Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dengan melibatkan stakeholder dan asosiasi tingkat provinsi,” ujar Ketua Umum Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono. (dtk/eka/run)

Editor: admin metro

Tags

Terkini

Tirta Kahuripan kolaborasi dengan KP2C jaga sungai

Kamis, 19 Januari 2023 | 16:12 WIB
X