METROPOLITAN -  Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB University bersama tani center LPPM IPB dan Kualifikasi Rakyat untuk kedaulatan Pangan (KRKP) menggelar diskusi untuk membahas perdagangan komoditas pertanian internasional di ruang Dekanat(FEM)IPB Dramaga, pada Senin (17/2). Diskusi tersebut diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah Joko Widodo ( JOKOWI ) - Maruf Amin bagaimana menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong penguatan pemberdayaan yang berpihak pada petani. Dekan FEM IPB University, Prof. Nunung Nuryanto menuturkan, kegiatan ini digagas untuk melihat dampak dari perdagangan yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah. "Dengan digelarnya diskusi ini kita bisa melihat seperti apa dan bagaimana manfaat perdagangan itu bisa dinikmati oleh semua pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya petani, " ujarnya. Menurut Nunung, sejauh ini tercatat Pemerintah Jokowi-Maruf Amin sedang menggenjot investasi dan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh 5,3 persen dengan Gross Nasional Income ( GNI ) sebesar US$ 4.320 per kapita.  Dengan adanya target tersebut maka kebijakan impor dan ekspor menjadi hal taktis yang diambil oleh pemerintah. Terkait hal tersebut. Kepala tani Center LPPM IPB sekaligus penyelenggara FGD Dr Hermanu Triwidodo, menginginkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi petani. Ia melihat ada kebijakan kouta impor telah dilahirkan celah yang dapat merugikan negara maupun petani. Serta kebijakkan apa yang harus di ambil Pemerintah di saat China yang menjadi importir terbesar di Indonesia telah dilanda wabah virus Corona yang mematikan. " Melalui diskusi ini kita ingin mendorong pemerintah untuk melihat kembali sejauh mana urgensi kebijakan impor sejumlah komoditas pertanian serta bagaimana mendorong penguatan agar terciptanya pertani-petani Indonesia yang lebih berdaulat, " katanya. Hal senada disampaikan juga oleh Said Abdullah dari KRKP. Ia menilai untuk bersaing di kancah internasional menjadi hal uang tidak bisa dihadiri di era persaingan terbuka seperti sekarang.  " Melalui diskusi ini kita berharap ada rekomendasi yang tersusun dan dapat disampaikan kepada pemerintah sehingga lahir kebijakkan dan program yang propertumbuhan tanpa harus meninggalkan petani," tukasnya. (ads/b/feb)