Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta APH Usut Dugaan Penyelewengan Anggaran Samisade di Desa-desa Bermasalah

METROPOLITAN.id - DPRD Kabupaten Bogor terus mendorong Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Meskipun dibeberapa desa terjadi penyimpangan.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, terjadinya penyimpangan di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin dan Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang, bukan gambaran program Samisade diseluruh desa.

Baca Juga: Digelar 3 Hari, Seribu Petugas Gabungan Amankan Konser Suga BTS di ICE BSD

"Iya, dari 416 desa kalaupun ada beberapa permasalahan saya yakin permasalahan tersebut tidak menjadi sebuah gambaran di 416 desa," kata Rudy Susmanto.

Bahkan Rudy Susmanto meminta agar Aprat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk meindak dugaan penyelewengan anggaran Samisade tersebut.

Baca Juga: Sambut HJB ke 541, Muspika Rumpin Gelar Senam Massal

"Kalau ada pelanggaran menyangkut peraturan hukum yang berlaku, tentunya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukuk untuk melaksanakan proses-proses lebih lanjut," paparnya.

Meski begitu, Rudy Susmanto meyakini masih ada desa-desa yang menjalankan program Samisade dengan baik.

Baca Juga: Kabar Plaza Bogor Bakal Dibongkar, Pedagang Galau hingga Ancam Demo: Tuntut Dua Hal Ini ke Bima Arya

"Kita pun harus mengapresiasi desa-desa yang menjalankan program Samisade dengan baik. Jangan sampai yang bekerja baik ada 400 desa, yang tidak baik hanya 1 desa, dan seakan-akan 400 desa dianggap tidak baik. Yang baik harus kiat apresiasi yang tidak baik kita evaluasi bersama," kata dia

Rudy menyebut, dari sejumlah permasalahan itu ada beberapa desa yang benar-benar belum paham soal pelaksanaan program Samisade. Sehingga perlu adanya anggaran untuk pelatihan atau pendampingan agar desa-desa yang belum sepenuhnya mengerti itu, bisa mengerjakan Samisade sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga: DPRD Minta Pemkab Bogor Bisa Fokus Bantu Masyarakat yang Terdampak Bencana Alam

"Anggaran tersebut harus diiringi dengan anggaran pendampingan atau pelatihan bagi penyelenggara pembangunan di desanya," ungkapnya.***