CIBINONG – Rotasi mutasi besar-besaran terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus jadi momen reformasi birokasi bagi Bupati Bogor Nurhayanti. Tak hanya itu, penempatan posisi baru para pejabat itu pun seyogyanya dijadikan ajang evaluasi untuk meingkatkan kinerja bagi setiap dinas yang selalu dikeluhkan masyarakat. Hal itu dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Juanidi Syamsudin saat dikonfirmasi Metropolitan, kemarin.
Junaidi menuding Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti BPMPTSP dan Disdukcapil banyak dikeluhkan masyarakat lantaran pelayanannya dianggap kurang maksimal. Dengan adanya rotasi mutasi, ia berharap tak ada oknum yang memanfaatkan situasi. Sebab belakangan ini, santer beredar kabar bahwa selalu ada praktik jual beli jabatan dalam rotasi mutasi. “Kalau benar terjadi, kita akan panggil Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) dan instansi terkait. Sebab, ini akan berdampak buruk kepada yang lainnya juga,” terang Junsam, sapaan Juanidi Syamsudin.
Politisi PPP itu pun menginginkan rotasi mutasi dilakukan secara transparan agar masyarakat tahu bahwa PNS yang menduduki suatu jabatan mempunyai kualitas. “Nantinya juga harus diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat pun tahu siapa para pejabatnya,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BKPP Kabupaten Bogor Dadang Irfan menjelasakan, rotasi mutasi akan menggunakan tim independen dari luar. Hal tersebut agar tak ada intervensi yang dilakukan dari internal Pemkab Bogor. “Sehingga para PNS yang menempati suatu jabatan merupakan pejabat berkualitas, sebab jabatan tersebut diraih dari uji kompetensi,” katanya. Ia pun mengaku tak akan ada praktik jual beli jabatan yang terjadi dalam rotasi mutasi PNS di lingkungan Pemkab Bogor. Sebab, uji kompetensi kepada para PNS tersebut dilakukan tim independen dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Ya tak mungkin ada jual beli jabatan, sebab yang mengujinya dari BKN dan tim independen,” jelasnya.
(mam/b/ram/run)
