Nurhayanti Minta Pelototi Perizinan hingga Penyaluran Raskin

METROPOLITAN – Program sapu bersih (saber) pungutan liar alias pungli jadi kon­sentrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kemarin, tim Saber Pungli di Kabu­paten Bogor dilantik Bupati Bogor Nur­hayanti di Ruang Serbaguna 1 Setda Ka­bupaten Bogor, kemarin. Pelantikan ini dilakukan sebagai salah satu upaya serius dalam mencegah tindakan pungli yang terjadi di Bumi Tegar Beriman. “Pelantikan ini untuk meningkatkan sosia­lisasi, pembinaan, pengawasan dan tindakan pencegahan serta penghapusan pungli di Kabu­paten Bogor,” kata Nurhayanti.

Menurutnya, pembentukan ini tindak lanjut dari komitmen pelaksanaan program antipungli yang tercermin dalam peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sementara, salah satu imple­mentasi komitmen tersebut terkait dengan adanya Kepu­tusan Bupati Nomor: 700/1/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan satuan tugas Saber Pungli Kabupaten Bogor. “Kami juga mengharapkan tim saber pungli bisa meningkatkan fungsi intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi di tem­pat perizinan, program pe­layanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pertana­han, dana desa, pelayanan beras miskin, pelayanan Admi­nistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.­

Nurhayanti.juga mengharap­kan, tim Saber Pungli Kabupa­ten Bogor dapat memberikan bimbingan terhadap staf yang terlibat dalam tim saber pungli agar dapat meningkatkan per­forma Pemkab Bogor sebagai pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa.

Baik dalam aspek pemerin­tahan, pembangunan maupun pelayanan publik. “Lakukan kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan peran, tugas po­kok dan fungsi penyelengga­raan pemerintahan, pembangu­nan dan pelayanan publik serta pemberdayaan masyara­kat,” harapnya.

Ia menambahkan, setiap OPD wajib untuk selalu berkoordi­nasi lebih transparan dan pro­fesional sesuai tupoksi dan kewenangannya masing-masing. Serta, dapat memberikan laya­nan publik dengan sebaik-baiknya dalam koridor aturan dengan diimbangi sikap men­tal yang positif dan terjauh dari pungli. “Kontrol terhadap pungli merupakan bagian dari aspek pengawasan seba­gai salah satu fungsi menejemen. Dalam mendorong terbangun­nya tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah terjadinya penyimpangan da­lam proses pelayanan publik,” ujarnya.

(rez/a/els/dit)