METROPOLITAN - Ribuan warga Kota Bogor kini terancam kehilangan tempat tinggal setelah rencana pembangunan jalur rel ganda atau double track kereta api Bogor-Sukabumi, kembali mencuat. Tak kurang dari 1.597 warga terdampak di Kecamatan Bogor Selatan saja, bakal tergusur lantaran proyek ambisius segera dilaksanakan 2020. Meskipun itu pekerjaan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dituntut ‘peduli’ terhadap warga yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi yang akan ditertibkan.
Sebetulnya sejak pertengahan 2017 lalu, pengukuran lahan untuk proyek jalur ganda ini sudah dilakukan. Kabarnya ada 36 meter lebar lahan yang akan terkena imbas sepanjang jalur tersebut. Sejak saat itu warga selalu dihantui rasa cemas, lantaran takut lahannya tak mendapat ganti rugi. Apalagi dua tahun lalu itu sempat muncul kabar warga terdampak hanya akan memperoleh ganti rugi Rp1 juta per rumah.
“Dulu kabarnya seperti itu, makanya banyak yang nolak,” kata Warga RT4/8 Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Unen kepada Metropolitan, kemarin.
Saat ditemui di kediamannya, ia pun menceritakan asal mula Kampung Batutulis diatas lahan PT KAI yang pertama ada sejak 1970-an itu, belum sepadat sekarang. Mayoritas kanan kiri rel masih berupa kebun. Hingga medio 1990-an, kampung tersebut mulai dipenuhi warga yang sebagian besar ekonomi menengah ke bawah. “Lalu setelah sosialisasi belakangan ini, kebanyakan warga mulai nyari alternatif rumah, karena tahu ada uang kerahiman. Tapi itu juga bingung, nggak tahu mau nyari dimana. Nyari rumah disini kan nggak gampang,” keluhnya.
Pria wiraswasta itu menambahkan, saat ini warga terhitung pasrah bakal kena gusur, karena tinggal di pinggiran rel. Meskipun banyak juga warga yang sudah memiliki Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bentuk tanggung jawab, sehingga ia berharap Pemkot juga punya solusi bagi warga terdampak. Misalnya, dengan mendirikan rumah subsidi atau rumah susun, yang cukup untuk kantong mereka, supaya tidak capek-capek mencari rumah pengganti. “Kan seribuan lebih rumah, nyari kontrakan saja susah,” papar Unen.
Hal itu mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata yang sempat meninjau lokasi yang akan ditertibkan, di Kecamatan Bogor Selatan. Menurutnya, ada beberapa poin yang diminta warga kepada dirinya selaku wakil rakyat, untuk disampaikan kepada Pemkot Bogor dan PT KAI. Pertama, mereka ingin agar nilai uang kerahiman benar-benar cukup untuk biaya ngontrak atau mencari rumah lagi, karena pasaran sewa kontrakan merangkak naik.
“Kedua, warga minta Pemkot Bogor bantu lah buatkan rumah bersubsidi, yang nantinya mereka cicil di tanah pribadi atau punya pemkot, yang dekat-dekat sini. Mereka inginnya nggak jauh dari sini. Itu harapan mereka ke pemkot, yang lainnya ke PT KAI,” imbuhnya.
Harapannya, setelah mendapat penggantian dari PT KAI, warga minta pemkot juga membantu. Bukan bantuan dana, tapi membantu dibuatkan rumah murah atau subsidi yang bisa mereka cicil. Pria yang lolos pemilu dari Dapil Bogor Selatan ini mengaku aspirasi itu akan disampaikan ke pemkot untuk diupayakan penganggaranya.
Lalu, kata dia, peninjauan kepada PT KAI agar kerahiman tidak hanya diberikan kepada warga yang sudah tinggal diatas 10 tahun keatas, tapi warga terdata dan terdampak tinggal dilokasi secara proporsional. Meskipun ia mendengar hal itu baru dari warga saja karena belum bertemu dengan PT KAI. Itu yg dissmpaikan pihak pt. Kai ke warga...kita malah blm ketemu dgn pihak kai nya ...baru dgn warga. “Sudah tahu sih sebelumnya dari warga (Kelurahan) Empang yang sudah ketemu saya lebih dulu. Dikuatkan keterangan dari lurah dan camat juga,” tukasnya.
Selain itu, warga juga curha soal verifikasi data dan luas lahan warga, yang seharusnya melibatkan langsung RT dan RW setempat. Serta permintaan Perhitungan penggantian jangan hanya dihitung per bidang bangunan. “Tapi per KK (Kepala Keluarga, red) yang tinggal di rumah yang kena dampak penggusuran. Kita juga akan segera komunikasi dengan PT KAI soal aspirasi itu. Kalau jumlah nilai kerahiman berapa, saya belum ada info,” papar Dadang.
Beberapa waktu lalu, Camat Bogor Selatan Atep Budiman pernah mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan otoritas perkeretaapian Jawa Barat untuk tindak lanjut dan sosialisasi perihal rencana penertiban dan pelaksanaan pembangunan rel ganda Bogor-Sukabumi. Pada intinya sudah mulai mendekati waktu pelaksanaan, yang ditarget tahun depan sudah mulai pembangunan. “Tahun ini harus sudah bersih, beberapa bangunan yang berdiri di area itu, harus ditertibkan,” katanya.
Mantan camat Bogor Utara itu mengaku, daerah yang dipimpinnya itu merupakan wilayah dengan warga terdampak paling banyak, yakni mencapai seribuan lebih rumah. Selain Kecamatan Bogor Tengah. “Di saya ada delapan kelurahan, misalnya (Kelurahan) Empang hampir 700, Cipaku 500, Batutulis ada 500 kurang. Sisanya puluhan rumah,” ujarnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran proyek yang mulai digarap merupakan milik PT KAI dan bukan kewenangan Pemkot Bogor. Ia menugaskan camat dan lurah di wilayah untuk berdialog dan komunikasi dengan warga saat ada persoalan. Bima mengklaim, sejauh ini belum ada laporan persoalan yang serius dari wilayah.
“Makanya saya minta camat lurah memantau terus. Kalau ada persoalan, baru komunikasikan, fasilitasi. Itu saja. Keterlibatan kita nggak ada ya karena itu bukan program pemkot, bukan lahab pemkot. Komunikasi saja bila ada persoalan,” tuntas Bima. (ryn/c/yok)
