METROPOLITAN - Kondisi operasional Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) ibarat peribahasa hidup segan mati tak mau. Kajian khusus pun dilakukan terhadap perusahaan yang didirikan 2007 itu sejak beberapa waktu lalu. Hasilnya, dua opsi muncul, salah satunya mempailitkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor itu. Lalu bagaimana tanggapan Wali Kota Bogor Bima Arya? Saat ditemui metropolitan, Jumat (29/11) siang, Bima buru-buru menampik jika opsi mempailitkan PDJT jadi pilihan yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ia mengatakan, hasil kajian yang dilakukan konsultan itu akan telebih dahulu dipresentasikan didepannya, paling cepat minggu depan, sebelum memutuskan opsi mana yang akan dipilih Pemkot Bogor terkait nasib perusahaan yang kini dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Endang Suherman. "Ada opsi mempailitkan PDJT? Nggak lah, belum, kami masih lakukan kajian. Hasil konsultan sudah ada beberapa opsi, tapi belum ada kepastian yang mana yang mau diambil," katanya saat ditemui pewarta, kemarin. Suami dari Yane Ardian itu menambahkan, konsultan yang merampungkan kajian soal masa depan PDJT baru akan melakukan presentasi hasil kajian, untuk merekomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemkot Bogor. Sehingga, ia pun belum memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. "Minggu depan Konsultan akan melakukan presentasi untuk merekomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dua opsi hasil pertemuan lalu? Ya Belum ada kepastian yang mana mau diambil," ungkap Bima. Sejak berdiri 2007 silam, beragam persoalan muncul mulai permasalahan keuangan hingga konflik dengan pegawai. Dari 147 karyawan yang ada, PDJT hanya bisa mempekerjakan 54 pegawai dengan sistem shift pada jalur Transpakuan Koridor (TPK) Cidangiang-Bellanova. Bahkan, tak kurang dari 29 unit bus mesti 'parkir' tanpa waktu yang jelas karena rusak berat namun tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan. Sehingga dari satu jalur itu, hanya empat-lima unit yang beroperasi tiap harinya. Kondisi itu pun membuat PDJT kesulitan untuk sekedar menyehatkan operasional, apalagi untuk bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai tujuan awal dibentuknya PDJT. Sebelumnya, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asperbangkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Dody Ahdiat mengatakan, ada dua rekomendasi dari hasil kajian konsultan yang nantinya akan disampaikan kepada wali kota Bogor untuk ditindak lanjuti. Muncul hasil jalan optimis dan pesimis. Jalan optimis, sambung dia, pemkot ingin menyelamatkan PDJT dengan menjadikannya sebagai komponen menjalankan program prioritas transportasi dan lalu lintas Kota Bogor. Contohnya, bisa saja dengan mendatangkan operator bus profesional untuk menyehatkan perusahaan. "Misalnya gandeng Transjakarta, atau misal Lorena, dan lainnya. Atau PSO (Public Service Obligation), semacam subsidi penambahan modal kepada PDJT," ujarnya. Tak cuma itu, opsi lain pun muncul pada hasil kajian, yakni mempailitkan perusahaan. Ia mengistilahkan hal itu dengan 'membongkar' perushaan melalui Pengadilan Niaga untuk kepailitan "Jadi dipailitkan. Melalui langkah hukum yang ada. Hanya saja, kami masih menunggu Permendagri yang baru tentang Kepailitan BUMD dan BUMN. Keluarnya Desember. Kita tunggu bentuknya bagaimana," ungkapnya. (ryn/c/yok)