Sabtu, 4 Februari 2023

BPTJ Tagih Pemda Segera Rampungkan Rencana Aksi 2020-2024

- Sabtu, 8 Februari 2020 | 10:05 WIB

METROPOLITAN – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) baru saja merampungkan rapat koordinasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), dengan mengundang beberapa perwakilan pemerintah daerah beberapa waktu lalu.

Hasilnya, pemerintah daerah di lingkup BPTJ harus menyelesaikan Rencana Aksi 2020-2024 serta ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah, paling lambat April 2020 atau setelah selesai dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Kepala BPTJ Polana B Pramesti mengatakan, penyusunan Rencana Aksi 2020-2024 diperlukan untuk menyelaraskan rencana program dan pembangunan yang akan dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupaun pemerintah kota/kabupaten.

Menurutnya, penyusunan Rencana Aksi merupakan tindak lanjut Perarturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang RITJ. Menyusun Rencana Aksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan RITJ yang setidaknya memuat waktu pelaksanaan, pendanaan dan mekanisme penyelenggaraan.

“Juga disepakati koordinasi antara BPTJ dan pemda untuk kegiatan yang dibiayai APBD namun dilakukan pada aset pusat, kegiatan yang dibiayai APBN (BPTJ) namun dilakukan pada aset Pemerintah Daerah, kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dibantu APBN (BPTJ) namun tersedia dalam Dana Alokasi Khusus (DAK),” katanya kepada pewarta.

Ia menambahkan, apabila akan dikerjakan oleh BPTJ maka status lahan dan bangunan terminal harus diserahterimakan menjadi aset BPTJ. Selain itu diperlukan surat dari pemda yang menyatakan bahwa lahan clear and clean.

Sementara untuk kegiatan yang diusulkan kepada BPTJ, pemda juga diminta untuk melengkapi data dukung seperti Term of Reference (TOR), Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Namun, Polana juga menyinggung soal kesulitan pendanaan, sehingga BPTJ juga mendorong pemda untuk mengarah pada skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Sejalan dengan upaya BPTJ menarik investor. RITJ juga membuka kemungkinan dukungan antar pemda dalam skema pendanaan.

Berupa bantuan, subsidi atau hibah untuk memenuhi kebutuhan dan perencanaan, pembangunan, pengembangan serta operasional transportasi, yang dituangkan dalam nota kesepahaman antar masing-masing pemda.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

5 Calon Kades Siap Tarung Pilkades Cipinang Rumpin

Kamis, 2 Februari 2023 | 23:15 WIB

Rotasi Mutasi Pejabat Pemkot Bogor Masih Molor

Kamis, 2 Februari 2023 | 12:19 WIB
X