METROPOLITAN – Kema­cetan di Kota Bogor yang tak kunjung usai, membuat Wa­li Kota Bogor Bima Arya memu­tar otak. Bima Arya pun mengajukan pembentukan Dewan Transportasi untuk mengatasi kemacetan yang belum teratasi. ”Kita harap ke depan ada Dewan Trans­portasi di Kota Bogor yang dibentuk untuk menangani persoalan lalu lintas dan trans­portasi,” kata Bima, Kamis (16/7). Rencana pembentukan De­wan Transportasi ini, diajukan Pemkot Bogor melalui Ra­perda tentang Penyelengga­raan Lalu Lintas. Tugas Dewan Transportasi adalah merang­kul semua stakeholder dan unsur lalu lintas agar aspi­rasi bisa disalurkan dalam kebijakan. ”Jadi, semua bisa terangkul dan mempermudah dalam hal kebijakan nantinya,” paparnya. Namun sayangnya, wacana tersebut tidak disambut baik DPRD Kota Bogor. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengungkapkan, itu bukan sesuatu yang harus dipriori­taskan. Pokok permasalahan transportasi ada pada kebijakan pemerintah daerah dan kete­gasannya dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat. ”Dari dulu kan sudah ada wa­cana rerouting, reduksi angkot. Sekarang bagaimana itu nasib­nya. Harusnya fokus ke sana dulu (peraturan yang sudah ada, red). Kalau itu sudah benar baru merambah ke yang lain,” kata Atang. Selain itu, Atang juga meny­inggung soal keberadaan PDJT yang sampai saat ini masih belum jelas statusnya, apakah akan dipailitkan atau diselamat­kan. Namun melihat kondisi dan visi Kota Bogor dalam hal transportasi, Atang menyaran­kan PDJT diubah menjadi Pe­rumda Jasa Transportasi agar mengelolanya lebih profesional, akuntabilitas dan memadai. ”Jadi dalam Raperda nanti akan ada khusus pembahasan Ra­perda soal PDJT,” pungkasnya.(dil/b/mam/py)