METROPOLITAN – Pasca Bupati Bogor Ade Yasin po­sitif Covid-19, klaster perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali bermunculan. Ba­hkan, klaster perkantoran yang terjadi kali ini menyebab­kan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) meninggal dunia lantaran Covid-19. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, membenarkan kabar duka ter­sebut. Pegawai DPUPR itu meninggal pada Sabtu (14/11) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor pada pukul 23:00 WIB. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, pejabat Eselon III ter­sebut akhirnya menghembus­kan nafas terakhirnya, setelah sebelumnya dinyatakan positif Covid-19. Atas peristiwa itu, Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor langs­ung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi penye­baran Covid-19 di lingkungan Dinas PUPR. ”Kita langsung lakukan penyemprotan disin­fektan sebagai langkah steri­lisasi,” katanya, Kamis (18/11).­ Selain itu, pihaknya juga langsung melakukan tracing Swab Tes, berbarengan dengan tracing pasca positifnya bu­pati Bogor. ”Jadi kita satukan antara tracing bupati dan tracing kasus meninggalnya pegawai PUPR itu,” ujarnya. Sementara itu, aktivitas per­kantoran sementara dilakukan dari rumah masing-masing atau work form home (WFH) se­suai ketentuan sebanyak 50 persen dari jumlah pegawai. Teranyar, sebanyak enam pe­gawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ka­bupaten Bogor dinyatakan positif Covid-19 usai menja­lani Swab Tes massal akhir pekan kemarin. Kepala BPBD Kabupaten Bogor, Yani Hasan, mengata­kan, enam pegawai tersebut didapat pihaknya dari hasil Swab Tes massal yang dilaku­kan. ”Dari 132 yang diperiksa, 6 di antaranya dinyatakan positif Covid-19,” ujarnya. Setelah penemuan tersebut, pihaknya langsung berkomu­nikasi dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor juga Dinas Kesehatan untuk menindakla­njuti kasus tersebut. ”Kita buat laporan kepada Dinas Kesehatan untuk menindakla­njuti kasus ini. Dari situ kita bersurat kepada Satgas untuk melakukan tracing dan segera mendapatkan penanganan,” ungkapnya. BPBD Kabupaten Bogor juga langsung menerapkan sistem kerja dari rumah di bagian yang ditempati keenam pegawainya tersebut. ”Jadi, bidang keenam pegawai kami yang positif langs­ung WFH untuk antisipasi penyebaran,” tuturnya. Meski begitu, Bidang Tim Reaksi Cepat (TRC) masih tetap berkantor. ”Ini untuk antisi­pasi hal yang tak diinginkan, seperti penanganan bencana,” pungkasnya. (ogi/c/mam/py)