Setelah Bupati Bogor Ade Yasin positif Covid-19 pada Rabu (18/11), klaster perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali bermunculan. SETELAH sebelumnya kasus Covid-19, membuat seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) meninggal dunia dan enam pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor positif Covid-19. Kali ini kasus positif Covid-19 terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor. Berdasarkan sumber internal yang diterima Metropolitan, dua pegawai pelaksana DLH positif Covid-19. Meski begitu, pihak internal belum mengetahui dari mana kedua pegawai DLH tersebut terpapar. Atas kejadian itu, DLH Kabupaten Bogor melakukan penutupan kantor sementara hingga Jumat (27/11). ”Iya betul ada dua yang positif Covid-19, makanya saat ini kantor sedang lockdown,” katanya saat dihubungi Metropolitan. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, membenarkan kabar tersebut. Bahkan, kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor juga terkonfirmasi positif Covid-19. Jika dua pegawai positif pada DLH dan kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor belum bisa dipastikan dari mana terpapar. ”Tapi, kita belum bisa pastikan apakah mereka terpapar dari bupati Bogor atau bukan,” ujarnya. Tak hanya itu, salah seorang pegawainya di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor juga terpapar Covid-19. ”Ada satu pegawai kita juga yang positif. Tapi lagi-lagi kita belum bisa pastikan apakah terpapar dari bupati Bogor atau dari mana,” paparnya. Irwan Purnawan menjelaskan, saat ini total sudah ada tujuh pegawainya yang dinyatakan Covid-19. ”Hari ini bertambah empat, jadi total ada tujuh pegawai kami yang positif Covid-19,” katanya. Meminimalisasi potensi penyebaran, pihaknya langsung melakukan penyemprotan di seputaran kompleks kantor Diskominfo Kabupaten Bogor. ”Tadi di dalam dan luar kantor kita lakukan penyemprotan disinfektan tanpa terkecuali,” ujarnya. Tidak hanya penyemprotan disinfektan, pihaknya juga langsung memberlakukan pembatasan pegawai. ”Mulai besok yang berkantor hanya 50 persen dari total keseluruhan karyawan kami,” ungkapnya. Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor terus melakukan tracing terhadap sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki riwayat pernah kontak erat dengan bupati Bogor dalam kurun waktu sepekan terakhir, sebelum bupati dinyatakan positif Covid-19 pada Rabu (18/11). Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, Dedi Syarif, mengatakan, sejak Bupati Bogor Ade Yasin dinyatakan positif Covid-19 pada Rabu (18/11), pihaknya sudah melakukan tracing kepada 150 pejabat dan ASN. Sejauh ini tracing dilakukan di dua tempat berbeda. Pertama di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) pada Rabu (18/11). Kedua, di lapangan tenis kompleks Pendopo Bupati Bogor pada Sabtu (21/11). ”Kita melakukan tracing kepada pejabat yang punya riwayat kontak erat dengan bupati tujuh hari ke belakang. Di DPUPR sebanyak 60 orang kita lakukan swab test dan di lapangan tenis pendopo bupati sebanyak 90 orang,” katanya saat dikonfirmasi Senin (23/11). Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah, mengingat sampai saat ini tracing terus dilakukan Dinkes Kabupaten Bogor. Sampai saat ini dari 150 tracing yang sudah dilakukan baru swab test dan belum ada satu pun yang menunjukkan hasil positif Covid-19. ”Dari 60 yang kita swab test di DPUPR, Alhamdulillah semuanya negatif. Sementara untuk di lapangan tenis Kompleks Pendopo Bupati Bogor masih dalam pemeriksaan. Hasilnya, kita prediksi baru akan diketahui pertengahan pekan ini,” ujarnya. Disinggung soal jumlah ASN dan pejabat yang bakal di-tracing, Dedi mengaku belum bisa memastikan hal tersebut. ”Kita belum bisa pastikan berapa jumlah pastinya. Yang jelas, kita akan menyesuaikan kebutuhan tracing-nya nanti,” tuturnya. Mempercepat dan mempermudah proses tracing, pihaknya akan mengerahkan 13 tenaga swaber di Dinkes Kabupaten Bogor. Setiap pekannya, dinkes berencana melakukan pemeriksaan massal di sejumlah kantor pemerintahan secara terjadwal. ”Kami akan masifkan tracing dengan menerjunkan 13 tenaga swaber. Kita juga akan coba buat jadwal tracing berdasarkan kantor pemerintahan. Jadi, nanti setiap hari petugas swaber kami berkeliling di dinas-dinas untuk melakukan pemeriksaan massal yang terjadwal,” pungkasnya. (ogi/c/mam/py)