METROPOLITAN – Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesegera mungkin melakukan tender Unit Layanan Penga­daan Barang dan Jasa (ULPBJ) awal tahun ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor, Joko Pitoyo, mengata­kan, penerapan sistem tender di awal tahun dilakukan agar tak ada proyek pembangunan yang mundur dan terkendala waktu. Sebab, pada 2020 ba­nyak infrastruktur yang me­leset dari target dengan alasan waktu yang sempit dan Co­vid-19. ”Ini semua evaluasi dari tahun kemarin. Agar tahun ini tidak ada alasan waktunya mepet, jadi semua kami percepat proses lelang­nya,” katanya. Joko meminta hal ini bisa ditindaklanjuti secepatnya. Khususnya SKPD yang me­miliki tender yang tergolong banyak. Di antaranya se­perti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Peker­jaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Pemu­kiman dan Pertanahan (DP­KPP) Kabupaten Bogor. ”Ini semua sesuai arahan bu­pati Bogor, Gerak Cepat (Gercep). Kalau bisa dilaku­kan sekarang lelangnya, ke­napa mesti ditunda agar semua proyek infrastruktur bisa terlaksana dan tanpa hambatan,” bebernya. Sementara itu, Kasubbag Pembinaan dan Advokasi ULPBJ Kabupaten Bogor, Koko Sugianto, menjelaskan, hingga pekan pertama Ja­nuari ini baru ada tiga berkas yang mengajukan tender ke ULPBJ. Pertama, RSUD Cileungsi dengan pagu anggaran sebe­sar Rp3,637 miliar. Kedua, RSUD Leuwiliang dengan total pagu anggaran RSUD Leuwiliang Rp6,263 miliar dan ketiga RSUD Cibinong dengan pagu anggaran Rp5,997 mi­liar. Ketiga berkas tersebut sudah masuk dan tengah dalam pro­ses pemeriksaan kelengkapan. ”Ketiganya merupakan pe­kerjaan rutin belanja makanan dan minuman, fasilitas pe­layanan dan urusan kesehatan. Saya berharap pekan ini sudah tayang,” tutupnya. (ogi/b/mam/py)