Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kabupaten Bogor kembali diperpanjang dua pekan ke depan hingga 22 Maret 2011. PPKM perpanjangan ini sepertinya memberikan angin segar kepada sejumlah pelaku bisnis dan masyarakat. Ya, dalam PPKM kali ini tempat yang menjadi idaman warga Bogor seperti bioskop dan tempat wisata akhirnya boleh dibuka. MESKI sejumlah sektor ter­sebut diperbolehkan kem­bali beroperasi, syarat utama penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kapasitas pengunjung rupanya harus diterapkan. Selain mengatur tempat wi­sata dan hiburan, dalam per­panjangan PPKM ini diatur juga perkantoran dengan menetapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office sebesar 50 persen. “Untuk kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 50 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pu­lang tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran,” kata Bupati Bogor yang juga ketua Satgas Covid-19 Kabu­paten Bogor, Ade Yasin, Se­lasa (9/3). Untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara daring/online dan da­pat dilakukan uji coba belajar mengajar secara tatap muka/offline. Sementara sektor esen­sial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan be­berapa yang lainnya bisa be­roperasi 100 persen. Dengan syarat, ada pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. “Kegiatan konstruksi ini be­roperasi 100 persen, tempat ibadah dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan ka­pasitas sebesar 50 persen, kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihen­tikan sementara, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transpor­tasi umum,” terangnya. Begitu pula dengan pemba­tasan jam operasional pusat perbelanjaan, mal, supermar­ket atau minimarket sampai pukul 21:00 WIB. Hampir setahun sudah tirai layar dunia sinema Indone­sia di bioskop tak pernah dibuka lantaran badai pan­demi Covid-19 masih terus menerpa. Terutama bioskop di Bogor yang masih dilarang beroperasi. Hal itu pun me­nimbulkan masalah bagi pengusaha bisnis hiburan masyarakat. Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin, mengungkapkan, bioskop terancam tutup total jika tidak ada kebijakan yang dikeluar­kan pemerintah untuk mem­bantu para pengusaha ini. “Dampaknya, menurut saya, kalau begini terus kita bisa-bisa tutup total,” kata Djonny kepada Metropolitan. Djonny mengungkapkan, pendapatan yang diterima pengusaha bioskop di Jakar­ta, Tangerang dan daerah lain yang diperbolehkan untuk beroperasi saja sekitaran Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Padahal, pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya mencapai Rp150 juta. Meliputi biaya gaji ka­ryawan, perawatan alat, pe­rawatan AC dan sewa tempat. Sebab, mayoritas bioskop-bioskop yang ada itu berlo­kasi di mal. “Omzet kita cuma 10-15 persen. Yang biasanya satu hari Rp25 juta sebelum pandemi, sekarang Rp1 juta saja susah. Apalagi di Bogor itu tutup semua,” jelas Djonny. Masalah sepinya bioskop ini, sambung Djonny, bukan ha­nya kurangnya bantuan pe­merintah, tapi juga diben­tuknya stigma oleh pakar kesehatan bahwa bioskop merupakan salah satu lokasi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk menularkan Co­vid-19. Padahal, menurut Djonny, tiga bulan beroperasi, bioskop di Jakarta dan Tangerang tak pernah mencatat ada kasus Covid-19. Apalagi menjadi klaster. “Jadi stigma ini di­buat sedemikian rupa yang membuat penonton takut datang ke bioskop. Padahal selama tiga bulan ini tidak ada klaster bioskop,” tegasnya. Ia berharap bioskop di Kota Bogor bisa segera dibuka kem­bali. Sebab, dengan tinggi plafon 8 meter, lebar 15-18 meter dan panjang ruangan yang mencapai 40 meter serta dilengkapi hexos dan kapasitas pengunjung ditekan hingga 25 persen membuat minim penularan. Setidaknya nafas pengusaha bioskop ma­sih bisa selamat sampai akhir tahun. “Kita sudah ada contoh dan teruji. Masuk tetap ukur suhu badan, antre jarak, pakai mas­ker, beli tiket kan bisa online, yang penting tidak ada sen­tuhan antara petugas dan penonton. Sehingga masuk pun dijarak hanya 50–25 per­sen,” jelas Djonny. (fin/mam/py)