METROPOLITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar rapat terbatas berkaitan dengan kela­njutan nasib PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PT PPE). Dalam rapat yang digelar di gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor itu, diketahui perusahaan yang sempat diwacanakan untuk dipailitkan ini meminta adanya Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp36 miliar tahun ini. ­ Staf Bidang Pembinaan BUMD pada Setda Kabupaten Bogor, Erwin Sugita, menga­takan, saat ini Setda Kabupa­ten Bogor belum bisa mengam­bil kebijakan berkaitan dengan PMP yang diminta PT PPE. Sebab saat ini pihak Setda Kabupaten Bogor masih mela­kukan dengar pendapat dari SKPD yang berkaitan dengan PT PPE. ”Jadi masih pemba­hasan soal investasi daerah (PMP, red) dan mendengar masukan saja,” katanya. Adapun SKPD yang hadir dalam rapat di antaranya ba­gian perundang-undangan pada Setda Kabupaten Bogor, Bappeda Litbang, DPKAD dan inspektorat. Sementara untuk hasil rapat yang membahas tentang perkembangan PT PPE akan disampaikan ke­pada pemilik modal yakni bupati Bogor dan sekda Ka­bupaten Bogor. ”Jadi ini baru awal rapat, nanti kita akan bahas ke depannya seperti apa. Termasuk kaitan dengan aset yang akan dilelangkan,” paparnya. Terpisah, General Manager PT PPE, Hidayatul Mustafid, mengatakan, saat ini perusa­haan yang bergerak di bidang pertambangan tengah men­coba bangkit dari keterpuru­kan. Bahkan, perusahaan berpelat merah ini sudah bisa memberikan kontribusi jika Pemkab Bogor mau men­dukung dengan memberikan PMP sebesar Rp36 miliar. ”Perlu diingat dan dicatat PMP PT PPE Rp200 miliar dan baru dikeluarkan Pemkab Bogor Rp164 miliar secara bertahap dan masih ada ke­wajiban pemerintah daerah memberikan sisa PMP kita Rp36 miliar sesuai amanat perda dan itu harus dijalankan amanat itu,” katanya. Meski di tengah pandemi Covid-19, sambung dia, PT PPE berhasil membuka unit bisnis baru. Di antaranya Bat­ching Plant Cibungur wilayah Barat dan Batching Plant Ci­rimekar. ”Lalu, ada SPBU yang akan kita bangun di wilayah Cibi­nong dan belum lagi dari sektor energi pengolahan sampah menjadi RDF dan menjadi listrik. Ini konkret dan kerja nyata. Pemerintah harus mendukung penuh ca­paian satu tahun ini yang sudah berjalan,” pungkasnya. (dil/c/mam/py)