Kamis, 1 Juni 2023

KNPI Desak Satpol PP Selidiki Kasus Prostitusi di Bogor Valley

- Selasa, 20 April 2021 | 11:01 WIB

METROPOLITAN - Men­cuatnya fakta adanya prosti­tusi di Apartemen Bogor Val­ley, membuat mata semua pihak tertuju ke sana. Terlebih setelah Satpol PP Kota Bogor mengaku angkat tangan atas adanya kasus tersebut. Wakil Ketua KNPI Kota Bo­gor, Suprianto Siburian, men­desak Satpol PP mendalami lagi kasus prostitusi di Apar­temen Bogor Valley. Sebab, bukan tidak mungkin saat ini masih banyak transaksi pro­stitusi di apartemen tersebut, meski kepolisian sudah men­gungkap satu kasus. ”Terkait permasalahan ter­sebut, kami mendesak rekan-rekan Satpol PP Kota Bogor sebaiknya menelusuri dulu perkara yang sedang ada,” katanya kepada Metropolitan, Senin (19/4). Selain itu, pria yang akrab disapa Anto ini juga menga­takan bahwa permasalahan dugaan tindakan prostitusi tersebut merupakan suatu tindak pidana. Namun apa­bila ada suatu dugaan pelang­garan perda, rekan-rekan Satpol PP harus siap menanga­ninya. Oleh sebab itu, perlu investigasi dan penelusuran. Terkait Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggar­aan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyara­kat banyak mengatur tentang hal-hal pembatasan masy­arakat, menurut Anto, ada baiknya Satpol PP meninda­klanjuti terlebih dulu sebelum angkat tangan. ”Menurut saya sih sah-sah saja kalau rekan-rekan Satpol PP menelusurinya lebih dulu dibanding langsung menolak menindaknya. Karena siapa tahu ada yang betul-betul melanggar perda tersebut,” paparnya. Sebelumnya, Kabid Penega­kan Perda (Gakda) pada Sat­pol PP Kota Bogor, Asep Setia Permana, menuturkan, pi­haknya tidak bisa melakukan penegakan perda karena saat ini proses hukum pidana tengah berjalan dan ditanga­ni pihak kepolisian. ”Sekarang kasus itu sedang ditangani pihak kepolisian merujuk ke sanksi pidana. Jadi, untuk penerapan sanksi adminis­tratif tidak bisa dilaksanakan,” katanya. Tak hanya itu, Asep juga mengaku belum mengetahui secara detail kasus yang di­ungkap kepolisian. Mulai dari proses transaksi, keter­libatan pengelola apartemen atau ada pihak lain secara pribadi menyewa dan kemu­dian digunakan untuk prosti­tusi tanpa sepengetahuan pengelola apartemen. Se­hingga pihaknya tidak bisa memproses Perda Tibum kepada Apartemen Bogor Val­ley. ”Yang paling utama sank­si administratif dan sanksi pidana tidak bisa dikenakan dua-duanya sekaligus dengan perkara yang sama,” katanya. Ketika ditanya apakah Satpol PP bisa memproses kasus ini setelah kepolisian selesai memproses sanksi pidana, Asep mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan lantaran bukan Satpol PP yang me­nangani kasus ini dari awal. Terlebih, modus operandi yang kini dilakukan secara online merupakan ranah penegakan hukumnya ada di pihak ke­polisian melalui polisi cyber crime. ”Ini yang bikin kita kehi­langan sebagian kewenangan, ketika sekarang dengan semua kebanyakan transaksi online maka semua jadi kewenangan polri. Masuk ke UU ITE dan Cyber Crime,” tegasnya. Ia pun mengungkapkan, pihak Satpol PP Kota Bogor hanya bisa menindak kasus prostitusi konvensional, se­perti PSK yang menjajakan diri di pinggir jalan. Padahal pada kenyataannya, kasus tersebut jarang ditemui ka­rena semuanya sudah pindah ke moda digital. Saat ditanya apakah Satpol PP bisa menindak jika kasus yang awalnya dimulai dari percakapan via digital namun pembayaran dilakukan se­cara konvensional bisa ditindak Satpol PP, lagi-lagi Asep me­negaskan hal tersebut tidak dapat dilakukan. ”Yang jadi masalah adalah di alat bukti. Ketika alat bukti itu adalah bukti chat dan atau transfer rek atau yang lainnya yang sifatnya transaksi elekto­nik dan virtual, maka seperti yang saya bilang tadi, masuk ke cyber crime yang jadi ke­wenangan polri,” tegasnya. ”Harusnya pengelola tinggal memperketat pengawasan saja. Kayak sekarang banyak hotel yang menerapkan pola yang ketat atau dikenal dengan hotel syariah, pasti orang yang mau berbuat di tempat itu akan berpikir dua kali,” ung­kapnya. (dil/c/mam/py)

Editor: admin metro

Tags

Terkini

X